Jakarta – Dua puluh lima tahun berlalu sejak kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilahirkan pada tahun 2001 (awalnya UU No. 21 Tahun 2001 dengan perubahan keduanya saat ini UU No. 2 Tahun 2021) sebagai jalan tengah antara negara dengan masyarakat Papua. Kebijakan ini awalnya hadir sebagai jawaban atas kebutuhan afirmasi, keadilan dan percepatan pembangunan Orang Asli Papua di Tanah Papua. Berjalannya waktu, negara melengkapi Otsus dengan berbagai lembaga pendamping yaitu Majelis Rakyat Papua/MRP (2005) untuk mengawal hak‑hak dasar/hak kultural Orang Asli Papua, DPRP Otsus tingkat provinsi (2019), Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua/BP3OKP (2021), DPRK Otsus tingkat kabupaten/kota (2024) hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua (2026) yang baru dibentuk presiden Prabowo Subianto pada Januari 2026.
Beragam lembaga strategis, sekian banyak anggaran dan kebijakan program telah digulirkan atas nama kebijakan Otsus. Namun, tepat tanggal 21 November 2026 nanti yang menandai seperempat abad perjalanan Otsus, muncul pertanyaan mendasar bahwa sejauh mana kebijakan ini telah mewujudkan cita‑cita awalnya? Hingga saat ini, inisiatif evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, maupun lembaga negara terasa masih minim. Karena itu, dengan melihat dinamika politik yang sedang berlangsung, sivitas akademika (independensi akademisi) miliki peran strategis untuk melakukan inisiatif evaluasi menyeluruh, menyampaikan kritik konstruktif, dan menyajikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan negara/pemerintah pusat untuk memperbaiki kebijakan Otsus Papua ini.
Evaluasi sebaiknya difokuskan pada tiga sektor prioritas utama yaitu kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan bagi Orang Asli Papua. Ketiga bidang ini adalah inti dari pembangunan manusia (memanusiakan manusia), bukan hanya pembangunan fisik semata. Selama ini banyak program pembangunan terlihat berjalan seperti Food Estate di Papua, program² beasiswa afirmasi (tanpa evaluasi capaian), hingga aktivitas pertambangan SDA yang dikelola berbagai perusahaan (yang tidak diatur). Ironinya, Orang Asli Papua kerap masih menjadi penonton di tanah leluhurnya sendiri dalam ruang‑ruang pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan yang seharusnya menjadi hak afirmasi kami Orang Asli Papua.
Fenomena ini bukan bermaksud menyalahkan sepihak kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Justru evaluasi yang objektif akan memetakan jelas pembagian tanggung jawab, mana yang menjadi tugas masyarakat, tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah pusat, dan tanggung jawab negara secara keseluruhan. Dengan peta tanggung jawab yang jelas, perbaikan kebijakan bisa menghasilkan solusi perbaikan untuk terus mewujudkan pembangunan kesejahtaraan rakyat Papua. Otsus tidak boleh berhenti hanya pada pembangunan jalan, gedung, dan fasilitas fisik semata. Lebih dari itu, Otsus harus mencapai tujuan utama yaitu membangun manusia Papua (OAP), meningkatkan kualitas hidup, menjaga hak‑hak kultural, serta menjadikan Orang Asli Papua sebagai subjek pelaku pembangunan di tanahnya sendiri.
Di sinilah peran sivitas akademika sangat dibutuhkan: menghasilkan kajian berbasis data, mengkritisi kebijakan yang belum tepat sasaran, lalu menyampaikan rekomendasi konkret kepada negara. Dua puluh lima tahun adalah momen yang tepat untuk evaluasi menilai apa yang sudah berhasil, memberi bobot bagi yang masih kurang dan memperbaiki yang gagal, serta menyusun arah baru Otsus ke depan. Semua elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga seluruh komponen bangsa, perlu bersatu memastikan Otonomi Khusus Papua kedepan akan benar‑benar memberikan dampak keadilan dan kesejahteraan nyata bagi Orang Asli Papua di Tanah Papua.
Arie Waropen
Ketua Umum SGM-Papua
Tinggalkan Balasan