JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur bin Ali Mahdi Al Hamid mendukung upaya Polri untuk pemetaan masjid, karena semua itu harus terbuka untuk kepentingan bersama dan supaya tidak ada yang memfitnah soal Masjid.
“Siapa yang mengelola masjid dan bagaimana kegiatannya di Masjid,” tegas Habib Syakur, hari ini.
Menurutnya, akhir-akhir ini diakuinya bahwa Masjid itu banyak sekali yang berdakwah di Masjid membahas tentang politik dan mengkritisi pemerintah. Seharusnya para pendakwah dan pembawa khotbah atau penceramah itu membawa ceramah yang mempersatukan bangsa, tidak yang mengadu domba.
“Tidak yang menyudutkan satu sama lain. Jadi sah-sah saja kalau bapak Jusuf Kalla berbicara demikian. Kapasitasnya sebagai Ketua DMI,” tuturnya lagi.
Jadi, kata dia, harus hargai juga pendapat mantan Wapres RI tapi sebaiknya JK juga harus memberikan kesempatan kepada Polri. Dia menyakini Polri itu akan memberikan hasil yang terbaik.
“Tidak akan untuk menyudutkan masjid. Dan memang apa yang dimaksud Pak JK itu kita harus hargai,” sebutnya.
Disini, kata dia, pihaknya tidak bisa mengeluarkan pernyataan yang buruk, harus pernyataan yang baik karena ini menyangkut masjid sebagai tempat ibadah.
Jadi memang harus kembali lagi, lanjut dia, mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisme dan terorisme.
“Saya rasa semua pihak itu sudah memahami. Tentunya sebaiknya dari pemerintah tingkat pusat, tingkat kecamatan atau desa membentuk satuan tugas khusus pengawasan. Dimulai dari bawah, setiap RT. Digalakkan yang mengawasi itu, ibu rumah tangga. Mengawasi anak, suaminya. Karena ibu yang paling peka dan jeli,” paparnya.
Dia merasa hati seorang ibu akan jeli dan peka terhadap anak dan suami. Tapi rata-rata, kebanyakan berbeda paham, makanya itu difungsikan RT bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Beserta tokoh agama, ustadz. Tetap mengawasi setiap wilayah di RT maupun RW.
“Saya mengapresiasi pemerintah Kabupaten Garut yang menjalin kerjasama bersama BNPT tentang radikalisme dan intoleran. Dari tingkat pusat dan daerah hingga desa. Pemerintah desa harus membentuk gugus tugas. Tujuannya untuk mencegah, dan membuat deradikalisasi secara simultan,” bebernya.
Dan yang paling penting adalah menjalankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara. “Karena saya yakin bahwa Pancasila itu bisa menyelesaikan perbedaan. Pancasila menyatukan perbedaan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan