Jakarta – Indonesian Police Watch (IPW) mengingatkan agar dalam menyikapi konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini, elit pemerintah maupun Polri tidak hanya menyalahkan masyarakat, tapi juga harus mau dan mampu mengevaluasi kinerja, sikap dan perilaku aparatur di lapangan, yang cenderung tidak profesional, terlalu asyik di wilayah nyaman, dan cenderung menjadi raja kecil.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai, pasca konflik SARA di Tanjungbalai Asahan, elit pemerintah dan Polri cenderung menyalahkan masyarakat, yang menurut mereka terlalu gampang diprovokasi. Tidak ada satu elit
pun yang menyalahkan kinerja, sikap dan prilaku aparatur, yang membiarkan potensi konflik dan lamban bertindak.
“Sikap elit yang hanya menyalahkan masyarakat tidak akan pernah menyelesaikan bibit konflik,” ungkap Neta, Selasa (2/8/2016).
Padahal di lapangan, kata dia, seperti di Sumatera Utara, aparatur cenderung membiarkan tumbuh suburnya aksi perjudian ilegal, pelacuran, backing membecking, dll yang kerap menyuburkan kebencian masyarakat pada etnis tertentu.
Data IPW menyebutkan, Sumatera bagian utara pada Juli 2016 tergolong rawan konflik sosial. Setidaknya ada empat konflik sosial yang terjadi, yakni di Sijunjung Sumbar pada 26 Juli, Tanjungbalai dan Tanah Karo (Sumut) pada 29 Juli, dan Aceh Pidi pada 30 Juli warga mengamuk memprotes pembangunan pabrik semen.
Bahkan, dari Januari hingga Juli 2016, di Sumbar ada tujuh konflik sosial, yakni di Padang (isu Ahmadiyah), Pesisir Selatan (isu sengketa batas wilayah), Solok Selatan (isu tenaga kerja asing), Agam (konflik warga vs PT Mutiara Agam), Pasaman Barat (konflik lahan perkebunan sawit dengan warga), Padangpariaman (konflik warga dengan pengusaha galian C, dan Sijunjung (konflik tapal batas).
“IPW menilai, konflik yang terjadi di Indonesia umumnya akumulasi dari ketidakadilan dan sikap diskriminasi aparatur terhadap pihak tertentu. Selain itu akibat ketidakadilan politik,sosial, ekonomi, dan program pembangunan yang tidak seimbang,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan