Jakarta – Di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, yang berarti bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang nampak bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maksudnya kekuasaan negara ada di tangan rakyat.
Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan jika kembali kepada aturan konstitusi yang ada bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Itulah esensi sesungguhnya dalam bernegara dengan mengedepankan ide dan gagasan yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan program sesuai konstitusi.
“Esensi kedaulatan rakyat hilang dimana ada segelintir orang ataupun kelompok yang mengiring opini dengan sosialisasinya menggunakan tema “#2019 Ganti Presiden”,” ungkap Hari Purwanto, hari ini.
Menurut dia, penggiringan opini tersebut tidak lagi menjaga mandat berada ditangan rakyat tapi mengajak rakyat untuk saling berhadap-hadapan. Yang pastinya akan memberikan dampak konflik horizontal sesama pendukung baik pro dan kontra terhadap pemerintah.
“Pluit pertandingan belum dimulai oleh KPU sebagai penyelenggara tapi para pendukung sudah mulai bersaing tidak lagi mengedepankan aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dikatakan dia, penyambutan pesta demokrasi harus kembali kepada aturan UUD 1945 terutama yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dengan mengajak rakyat melaksanakan pesta demokrasi dengan damai. Konflik horizontal malah memberikan ekses negatif buat dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Mari kita ciptakan pesta demokrasi yang damai tanpa isu SARA yang dikedepankan agar sesama anak bangsa bisa saling bergandengan tangan, meskipun berbeda pilihan dalam pemilu nanti.
“Indonesia harus tetap dalam kondisi kondusif sesuai cita-cita kebangsaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 menuju persatuan, kuat dan makmur,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan