Bogor – Paham dan tindakan ekstrem yang berakar dari radikalisme masih gencar dihembuskan oleh sejumlah kelompok yang tidak menginginkan Indonesia hidup dalam harmoni kemajemukan. Hal ini tentu harus menjadi perhatian serius dari berbagai elemen bangsa untuk menutup derasnya radikalisme yang memanfaatkan keran demokrasi di Indonesia.
Terkait dengan paham radikalisme ini, Aliansi Relawan Pancasila (ARP) Kab. Bogor mencoba mengupasnya dengan menggelar diskusi publik bertema “Bangun Persatuan Nasional, Menangkan Pancasila” di Institute Pertanian Bogor (IPB) Dramaga Jawa Barat, Sabtu (5/8).
Untuk diketahui, beberapa bulan lalu pernah viral video menunjukkan sumpah atau deklarasi sejumlah mahasiswa terkait khilafah Islamiyah yang sempat menjadi perbincangan di media sosial. Dalam video itu, ribuan mahasiswa yang berada di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga bersumpah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia.
Sekjen Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrtat (LMND) Jasa Barat mengatakan saat ini adalah momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ditengah isu paham radikal dan kelompok anti Pancasila.
“Saya kira ini momen yang tepat mengadakan dialog publik karena nilai Pancasila sudah lama tidak diamalkan lagi,” kata Jasa Barat.
Turut hadir narasumber dalam acara tersebut diantaranya Ketua GP Ansor Bogor KH. Abdullah Nawawi, Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND Indrayani Abd Razzak, Ketua BEM se Bogor Achmad Muharam Jaya, Ketua AMPB Ruhiyat Sujana dan Dosen Managemen Abdul Basith.
Selain ARP, hadir juga perwakilan aktivis dari LMND) Bogor, Aliansi Bela Garuda (ABG) Jawa Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bogor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bogor, Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Bogor, GMPB, GRAM, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Bogor, Forum Pemuda Desa Pasarean, Persma BSI Bogor, Banser Bogor dan GP Ansor Bogor
Dalam hal ini, GP Ansor yang merupakan organisasi penolak konsep khilafah dan mendesak HTI dibubarkan itu secara tegas mengidamkan konsep Islam Rahmatan Lil’alamin. Sebab, kata Ketua GP Ansor Bogor KH. Abdullah Nawawi, Indonesia merupakan negara majemuk dan plural sehingga tidak cocok jika konsep HTI diterapkan di Indonesia.
“Islam hanya menawarkan konsep rahmatan lilalamin dan Pancasila itu sendiri tidak bertentangan dengan agama. Kebhinnekaan bukan pelecehan agama. Jadi jelas kebhinnekaan itu jelas batas kita yakni berbhinneka dalam berbangsa dan bernegara,” sebut Nawawi.
Nawawi mengakui bahwa Pancasila memang bukan agama, namun sebagai titik temu umat beragama. Menurutnya, Pancasila bukan satu jalan, tapi titik temu orang yang berjalan berbeda. Pancasila adalah sebagai tata tertib umat, bangsa umat beragama yang hidup di Indonesia.
“NKRI harga hidup dunia akhirat. Prakteknya pengamalan Pancasila pada kehidupan nyata. Mari tetap menjaga keharmonisan bangsa sebelum datang kebencian,” tuturnya.
Lebih lanjut, Nawawi menegaskan bahwa ormas atau OKP apapun jika bertentangan dengan pancasila maka harus di bubarkan di hilangkan dari bumi NKRI ini.
“Kalau kita mau mendirikan khilafah pertanyaanya siapa yang akan menjadi kholifahnya? Kalau berdasarkan keturunan maka keturunan siapa yang paling berhak? Kalau berdasarkan kesolihan maka siapa yang paling pantas? Negara manakah yang akan jadi rujukan, kalau mau Saudi. Saudi kerajaan, kalau mau Turki. Turki Republik,” ujarnya.
Dia menyakini Pancasila sebagai landasan NKRI sudah benar dan jelas. Sebagai konsekuensinya NU dan Ansor mempunyai sikap dan berkewajiban menjaga mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalan nya yang murni.
“Dan jangan sampai ada yang mengatakan NKRI milik kita tapi katakan lah kita milik NKRI. Karena jika kita memiliki NKRI maka NKRI akan disetir sesuai hawa nafsunya tapi jika kita milik NKRI maka kita akan melakukan apapun demi tegaknya NKRI dengan falsafah Pancasila,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum Eksekutif Nasional LMND Indrayani Abdul Razzak berharap Pancasila jangan hanya slogan semata yang mewarnai negeri ini melainkan bisa diimplementasikan dikehidupan sehari-hari.
“Tujuan Pancasila adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi tidak ada gunanya berpancasila bila tidak menyentuh hal yang bisa mengentaskan masyarakat dari ketimpangan,” ujarnya.
Ketua BEM se Bogor Achmad Muharam Jaya menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum.
“Kalau Pancasila dibilang pandangan hidup, bisa jadi. Tapi yang jelas, Pancasila adalah dasar negara,” ucapnya.
Sebabnya, setiap organisasi masyarakat maupun politik wajib berpedoman pada nilai-nilai dan berasaskan Pancasila.
Dosen Managemen Abdul Basith menuturkan bahwa Pancasila sudah tidak perlu diributkan, karena sudah disepakati semua pihak.
“Kita sudah sepakat, kalau imannya negeri ini adalah ada di Pancasila.
Kalau Pancasila diamalkan dan UUD 1945 dijalankan (yang belum diamandemen), maka NKRI sudah tentu tegak,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Ketua AMPB Ruhiyat Sujana menyayangkan munculnya potret saling hujat saling caci sesama anak bangsa.
“Kami sangat menyayangkan demikian, sesama anak bangsa kok saling caci, atau bahkan saling bunuh. Itulah potretnya,” ujarnya.
Dia menyarankan perlu dilakukan konsolidasi ulang disaat NKRI sedang diuji dan sekali lagi Pancasila adalah solusi konkret sebatai pemersatu.
“Saya pikir sudah selesailah Pancasila jadi konsensus bersama. Tidak perlu lagi berdebat bahwa pancasila itu anti agama. Tinggal bagaimana menggali Pancasila agar menjadi pemersatu. Tapi mari kita berevaluasi,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan