Oleh: Arie Waropen
(Ketua Umum SGM-Papua)
Kegiatan pembinaan wawasan dan karakter kebangsaan untuk mahasiswa asal daerah 3T penerima beasiswa afirmasi (ADik) se‑Jawa Timur yang digelar di Harris Hotel Malang, Kamis 12 November 2026 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan program afirmasi pendidikan bagi putra‑putri daerah 3T (Papua). Momen sejarah yang harus menjadi titik evaluasi kebijakan afirmasi ADik ini di isi oleh pembicara Senator Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum. Kegiatan pembinaan WasBang yang dihadiri 211 mahasiswa ADik se Jawa Timur ini digelar oleh Univ. Brawijaya Malang selaku koordinator penyelenggara program ADik se Jawa Timur. Selama ini, persepsi terhadap program ini masih terkesan sebatas mengirim mahasiswa menempuh pendidikan di kota‑kota studi, lulus, pulang ke kampung halaman. Pola yang terkesan monoton seperti ini sudah saatnya perlu kita evalusi bersama dengan segera.
Program ADik sesungguhnya adalah investasi besar negara untuk menyiapkan generasi muda asal daerag 3T (Papua) sebagai pilar utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah kelahirannya. Namun ijazah saja ternyata belum cukup untuk menjawab kebutuhan lapangan pekerjaan dan kebutuhan transformasi pembangunan di wilayah 3T termasuk Papua. Kita membutuhkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga dibekali karakter/mentalitas yang baik juga keterampilan praktis, soft skill sesuai kebutuhan daerahnya.
Ketika kita sepakat bahwa program ADik ini adalah benar-benar program pendidikan yang disiapkan, maka perlu diprogramkan dengan benar/baik. Perlu ada perombakan kerangka desain program kerja penyelenggaraan beasiswa afirmasi pendidikan. Kedepannya harus ada kualitas yang bisa digaransi dari mahasiswa/i program ini, yang dapat dibedakan antara mahasiswa penerima ADik dengan mahasiswa reguler pada umumnya. Setiap mahasiswa penerima beasiswa ADik harus didorong untuk mendapatkan akses pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan tambahan yang terintegrasi dengan perkuliahan di perguruan tinggi tempat mereka menimba ilmu.
Hal ini tentu membutuhkan kolaborasi penuh antara penyelenggara kurikulum pendidikan, pihak kampus, pembina dan pemerintah daerah agar berkomitmen mendukung setiap perguruan tinggi yang diberi amanah melaksanakan program ADik tersebut. Semua elemen tersebut perlu menyusun mekanisme terukur untuk memasukkan program pembinaan karakter dan pelatihan soft skill/vokasi ke dalam rangkaian pendampingan mahasiswa ADik. Selain itu, kedepannya dibutuhkan juga indikator‑indikator evaluasi program ini yang jelas dan terukur. Evaluasi berkala dapat dilakukan dua tahun sekali untuk mengukur perkembangan kualitas para penerima manfaat.
Dengan evaluasi rutin, kita bisa mengetahui apakah lulusan ADik benar‑benar memiliki jaminan mutu gelar akademik dari perguruan tinggi, sekaligus sertifikasi keterampilan pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan mendorong transformasi pembangunan daerah? Dengan perubahan tata kelola program afirmasi ini, kita berharap program beasiswa ADik tidak lagi sekadar simbol keadilan akses pendidikan, melainkan menjadi pabrik SDM unggul yang siap kembali ke Tanah Papua, berkontribusi nyata, mendorong percepatan pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua.
Tinggalkan Balasan