Jakarta – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyoroti arah kebijakan sektor keamanan yang dinilainya menunjukkan kecenderungan semakin besarnya peran TNI dan Polri dalam berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Bambang, fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari cara pandang elit politik yang masih menganggap TNI dan Polri sebagai instrumen yang efektif untuk menopang kekuasaan.
“Saya melihat bahwa paradigma elit politik kita tidak jauh berbeda. Mereka merasa lebih efektif menggunakan TNI dan Polri sebagai alat politik kekuasaan. Mereka melihat TNI dan Polri memiliki struktur yang jelas dan perangkat yang sangat efektif,” ujar Bambang.
Ia menilai penggunaan TNI dan Polri dalam konteks politik tidak selalu dilakukan melalui pendekatan koersif atau pemaksaan secara langsung. Namun, menurutnya, terdapat bentuk dominasi yang berjalan melalui mekanisme hegemoni yang membuat pengaruh negara tetap kuat terhadap masyarakat.
“Caranya tidak selalu koersif, tetapi kita melihat hegemoni yang dijelaskan Gramsci. TNI dan Polri sangat efektif digunakan sebagai alat hegemoni kekuasaan terhadap rakyatnya. Meskipun tidak selalu menggunakan cara-cara koersif, masyarakat tetap dapat dikelola secara kuat melalui peran TNI dan Polri,” katanya.
Bambang juga menyinggung fenomena yang pernah menjadi perhatian publik, seperti istilah “Partai Coklat”, yang menurutnya menunjukkan adanya persepsi publik mengenai keterlibatan aparat dalam dinamika politik praktis.
“Misalnya muncul istilah Partai Coklat, dan tidak menutup kemungkinan akan muncul istilah-istilah lain. Arah ke sana sangat terlihat, termasuk dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penambahan batalyon dan perluasan peran institusi keamanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menilai berbagai kebijakan yang memperluas keterlibatan aparat keamanan dalam urusan non-pertahanan dan non-keamanan menunjukkan adanya kecenderungan yang perlu dicermati dalam konteks demokrasi.
“Artinya, upaya membangun kembali pola-pola seperti era Orde Baru sudah mulai tampak. Pemerintah saat ini menurut saya belum efektif dalam memperkuat demokrasi karena masih menggunakan isu pertahanan dan keamanan sebagai alat utama untuk mendominasi politik,” katanya.
Menurut Bambang, arah kebijakan sektor keamanan saat ini perlu menjadi perhatian publik agar prinsip-prinsip reformasi, profesionalisme institusi, dan supremasi sipil tetap terjaga dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa penguatan demokrasi seharusnya dilakukan melalui penguatan institusi sipil dan partisipasi masyarakat, bukan dengan semakin besarnya ketergantungan terhadap instrumen pertahanan dan keamanan dalam berbagai kebijakan publik.
Tinggalkan Balasan