Oleh: Abdul Ghopur
“Aku telah sangat/banyak menderita!” Jerit rintih suara hati penduduk Lebak, Banten ini menggema akibat sistem kerja rodi/tanam paksa oleh kompeni penjajah hampir dua abad silam, yang terenskripsi sangat satir pada maha karya Multatuli (Eduard Douwes Dekker), Max Havelaar. Jeritan penderitaan yang tak terperi itu gaungnya bahkan sampai ke negeri-negeri Eropa nun jauh di sana termasuk negeri Sang Penjajah sendiri, Belanda. Tersibaklah seluruh kenyataan kelam tentang ekspolitasi/penghisapan manusia oleh manusia (exploitation de l’homme par l’homme) di Hindia Belanda, sebuah negeri jajahan. Karya ini bukan sekadar tulisan atau novel satir belaka–melainkan catatan kelam kejahatan kemanusian; kerakusan, pemerasan, korupsi, kekejaman/kebengisan dan syahwat kuasa duniawi bahkan “pemerkosaan” oleh para penjajah asing, tuan tanah dan penguasa lokal terhadap darah dan penderitaan rakyat kecil di Jawa.
Membayar Hutang Haram Kolonial
Demi mengejar keuntungan sangat besar (ekonomi, politik, dan sumber daya alam) dan menguasai administrasi wilayah serta untuk membayar hutang (haram) Kerajaan Belanda atas perang dan korupsi, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Nederlandsch-Indië/Dutch East Indies) menerapkan sistem pemerintahan kolonial dan kerja rodi kepada orang-orang di Nusantara yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan dan kesatuan identitas politik. Dalam menjalankan sistem pemerintahan kolonial, mereka bekerjasama dengan para penguasa lokal bumi putra yang diberi “kuasa”, yang kebengisannya bahkan bisa melebihi Penjajah Kolonial sendiri, menindas, korup dan telangas.
Demikianlah digambarkan Max Havelaar keadaan dan suasana kepedihan di negeri jajahan bernama Hindia Belanda. Inilah salah-satu yang (konon) menginspirasi lahirnya politik etis (politik balas budi) dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (PKHB) dan membuka mata dunia tentang busuknya kolonialisme di Hindia Belanda selama ratusan tahun (VOC 1602-1799, PKHB 1800-1942), dan memberi ilham bagi bangsa Indonesia untuk merdeka di awal memasuki abad 20.
Era Kebangkitan Nasional
Awal abad 20 dapat disebut sebagai era kebangkitan nasional yang ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pribumi–baik yang bersifat kedaerahan, politik, kaum terpelajar dan sosial-keagamaan seperti: Boedi Oetomo (1908), Perhimpunan Indonesia (1908), Sarekat Dagang Islam–kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Komite Boemi Poetra (1913), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Wathon (1916), Nahdlatut Tujjar (1918), Tashwirul Afkar (1919), Partai Komunis Indonesia (1920), Taman Siswa (1922), Syubbanul Wathon (1924), Nahdlatoel Oelama (1926), Perserikatan Nasional Indonesia (1927), Partai Nasional Indonesia (1928), dan lain-lain.
Kemunculan organisasi-organisasi tersebut merupakan penanda (symtom) kesadaran/kebangkitan kebangsaan sebagai sebuah entitas politik yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Perubahan yang mendalam dan mendasar pada entitas politik merdeka ini sering disebut sebagai “Kebangkitan Nasional Indonesia” yang ditandai dengan ikrar suci para pemuda dari seluruh organisasi kedaerahan di Hindia Belanda, yaitu Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928. Mereka bersumpah bertumpah darah yang satu dan berbangsa yang satu yakni Indonesia serta menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa ini dibarengi dengan peningkatan aktifitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.
Politik Balas Budi Setengah Hati Dan Faktor Pendorong Kebangkitan
Peristiwa-peristiwa menyejarah ini dimungkinkan terjadi karena berbagai faktor yang mendorong dan melatarbelakanginya, antara lain: pertama, munculnya kebijakan politik balas budi (politik etis) negeri penjajah terhadap negeri yang dijajah. Melalui kebijakan Politik Etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Meski penerapan Politik Etis pada bidang pendidikan tidak memberikan kesempatan pendidikan yang luas dan sama kepada seluruh penduduk Hindia Belanda, melainkan memberikan pendidikan Belanda hanya untuk anak-anak elit pribumi. Sebagian besar pendidikan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja klerikal untuk birokrasi kolonial yang sedang tumbuh.
Kebijakan Politik Etis memang tidak serta-merta membawa kebebasan politik. Di bawah kekuasaan Pemerintah K19olonial Hindia Belanda kebebasan politik masih sangat dibatasi. Walaupun tujuan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk “membudayakan” dan “memodernisasi” masyarakat Hindia Belanda terkadang memberi toleransi terhadap organisasi dan publikasi media dari penduduk pribumi di Hindia Belanda yang sifatnya masih sangat terbatas. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menekan banyak organisasi berbasis nasionalisme dan memenjarakan sejumlah pemimpin politik. Meskipun Belanda tidak dapat sepenuhnya membungkam suara-suara lokal yang menuntut perubahan, mereka berhasil mencegah agitasi secara luas. Walaupun sentimen nasionalisme tetap tinggi pada tahun 1930-an, gerakan-gerakan nyata untuk memperjuangkan kemerdekaan tetap tertahan. Pada akhirnya, Perang Dunia II membuat berbagai perubahan dramatis pada kekuatan politik dunia yang juga memengaruhi Hindia Belanda. Kendati demikian, pendidikan Barat membawa serta ide-ide politik Barat tentang kebebasan dan demokrasi. Selama dekade 1920-an dan 1930-an, kelompok elit hasil pendidikan ini mulai menyuarakan kebangkitan anti-kolonialisme dan kesadaran nasional.
Perluasan Kesempatan Pendidikan Serta Munculnya Elit Pribumi Baru
Sebagai catatan, pada awal abad ke-20, penduduk pribumi Hindia Belanda yang mengenyam pendidikan tingkat menengah hampir tidak ada, tetapi, Politik Etis memungkinkan perluasan kesempatan pendidikan menengah bagi penduduk pribumi Hindia Belanda. Pada tahun 1925, pemerintah kolonial mulai menyediakan pendidikan kejuruan dasar untuk kebutuhan khusus selama tiga tahun. Sampai dekade 1940-an, tercatat lebih dari 2 juta siswa telah bersekolah sehingga tingkat melek huruf meningkat menjadi 6,3 persen. Pendidikan menengah Belanda dengan demikian mulai membuka cakrawala dan peluang baru, dan sangat diminati oleh orang-orang pribumi.
Pada tahun 1940, antara 65.000 hingga 80.000 siswa pribumi bersekolah di sekolah dasar Belanda atau sekolah dasar yang didukung Belanda, atau setara dengan 1 persen dari kelompok usia yang sesuai. Di sekitar waktu yang sama, ada 7.000 siswa Indonesia di sekolah menengah Belanda. Sebagian besar siswa sekolah menengah bersekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)/atau setingkat/setara Sekolah Menengah Pertama dalam sistem pendidikan Amerika Serikat. Meskipun jumlah siswa yang terdaftar relatif sedikit dibandingkan dengan total kelompok usia sekolah, pendidikan menengah Belanda memiliki kualitas tinggi dan sejak tahun 1920-an mulai menghasilkan elit pribumi terdidik yang baru.
Dua Faktor Utama Pendorong Kebangkitan
Kedua, faktor lain yang turut mendorong dan melatarbelakangi kebangkitan nasional adalah adanya dua faktor utama, internal dan eksternal. Faktor internal yakni penderitaan rakyat pribumi di Hindia Belanda yang berkepanjangan akibat penjajahan dan kenangan kejayaan masa silam bangsa Nusantara seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, serta munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan nasional. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme serta munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gandhisme, dan kemenangan Jepang atas Rusia pada perang Jepang-Rusia 1904-1905 yang menyadarkan dan menjadi titik balik negara-negara di Asia (terutama Asia Timur) untuk melawan dominasi imperialisme negara atau bangsa barat.
Setelah Seabad Lebih Kebangkitan Nasional
Seratus delapan belas (118) tahun sudah peristiwa sejarah pergerakan kebangkitan nasional Indonesia yang dimulai pada awal abad ke-20 berlalu. Berangkat dari gerakan memperjuangkan pembebasan dari ketertindasan-kolonialisme-imperialisme, berlanjut pada era gerakan kemerdekaan yang revolusioner, dan selanjutnya gerakan membangun landasan bangsa dan negara yang baru merdeka secara politik simbolis yakni nasional demokratik. Inilah geliat pergerakan dan watak perjuangan rakyat Indonesia yang revolusioner, yaitu sebuah revolusi nasional. Bung Karno menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia adalah sebuah revolusi besar kemanusiaan yang berangkat dari tuntutan budi nurani manusia (social conscience of man).
Namun, dalam retas perjalanan waktu yang panjang ini, cita-cita besar revolusi nasional republik seringkali akhirnya diselewengkan oleh pengejaran tujuan pragmatis-jangka pendek (pragmatisme-transaksional), kepentingan mendekap kekuasaan erat-erat, dan budaya feodal-patron client yang dibungkus rapi–yang dipertahankan terus-menerus. Alih-alih, membangun pertumbuhan-pemerataan ekonomi, memajukan pendidikan nasional, mendorong terwujudnya demokrasi politik-ekonomi serta mengejar ketertinggalan dan reformasi total di pelbagai bidang kenegaraan, sebaliknya, para pemimpin di negeri ini terlalu takut untuk bertindak secara revolusioner demi penyelamatan bangsa dan rakyatnya. Para pemimpin negeri ini malah ‘tunduk dan menghambakan’ dirinya pada kekuatan neoimperialis-neoliberalis Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya serta negara maju (emerging force) lainnya.
Problem Negara Paska Kolonial Dan Bayang-Bayang Negara Gagal
Imperialisme dan kolonialisme yang dulu begitu menghegemoni pribumi Hinda Belanda dengan segala watak liberalis-kapitalistik, agenda dan turunan–kepentingannya serta agen dan corong-corong (komprador) mereka yang ingin terus mempertahankan cengkeraman kuku jajahannya (yang masih terus berlangsung), yang menjadi penyebab lahirnya perlawanan dan tumbuhnya kesadaran/kebangkitan nasional kebangsaan, akhirnya sirna seperti tanpa bekas sama-sekali. Akibatnya adalah kedaulatan negara dan bangsa terus terampas-terperkosa. Tak ada semangat berdaulat dalam politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan nasional. Entitas politik merdeka yang bernama Republik Indonesia pada gilirannya mengalami deifisit integritas, kapasitas dan kredibilitas untuk mengurus serta memajukan kehidupan-kebangsaan yang bebas merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur-sejahtera. Posisi Indonesia di mata dunia pun kian terpinggirkan karena tidak berdikari pada trisakti pembangunan bangsa. Rakyat kecil makin teralienasi, termarjinalkan dalam proses pembangunan yang tak berpihak padanya yang papa, republik merdeka yang dicita-citakan dulu, kini terjebak dalam bayang-bayang negara gagal (failuer state).
Inilah sesungguhnya yang menjadi problem mendasar negara bangsa paska kolonial dewasa ini seperti Indonesia. Setelah gegar reformasi Mei 1998, kita memang kehadiran drama realis politikus bersih yang terulang tanpa bisa dielakkan; kalah mengenaskan. Dari rezim ke rezim, dari pemilu ke pemilu, drama dan pertarungan atas nama kebangkitan kebudayaan dan moral bersih berputar tanpa skenario baru, sehingga tidak menghasilkan kejayaan yang elegan. Sebaliknya muncul dengan wajah buram, menguasai banyak medan pertempuran, tapi kalah telak di akhir perang; banyak di mana-mana, tetapi selalu tak mendapat apa-apa. Dari waktu ke waktu, drama dengan modal moral bersih kalah oleh lupa karena miskin kader dan agenda (strategi kebudayaan). Meninggalkan ingatan untuk menjejer luka-luka baru yang luka lamanya tak tersembuhkan. Pada akhirnya malu dan enggan rasanya ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangkitan Nasional, karena Aku telah sangat/banyak menderita!
Penulis adalah Intelektual Muda Ahlussunnah Waljama’ah (ASWAJA),
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB),
Founder Indonesia Young Leaders Forum;
Inisiator Yayasan Kedai Ide Pancasila
(menulis banyak buku dan artikel)
Disclaimer: (makalah ini merupakan pendapat peribadi, orang lain dapat saja berpendapat berbeda).
Referensi:
-Berbagai kepustakaan pribadi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. 2021. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional. Grobogan.https://disdik.grobogan.go.id/2- uncategorised/138-sejarah- hari-kebangkitan-nasional.
Tinggalkan Balasan