Jakarta, 18 Maret 2026 — Ketua DPP Holistic Institute, M. Nur Latuconsina, menegaskan bahwa keberadaan masyarakat sipil menjadi faktor kunci dalam menjaga profesionalisme dan independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tengah dinamika politik yang terus berkembang.
Ia menjelaskan bahwa secara konstitusional Polri berada di bawah Presiden, namun dalam praktik kelembagaan, tantangan untuk menjaga jarak dari kepentingan politik praktis tetap menjadi isu krusial. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan Polri tetap berjalan sesuai mandat sebagai penegak hukum yang netral dan berintegritas.
“Penguatan sistem pengawasan internal harus diiringi dengan keterbukaan terhadap partisipasi publik. Ini menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi institusi,” ujar Nur.
Dalam pandangannya, transparansi menjadi aspek vital dalam membentuk citra Polri di ruang publik. Ia menilai bahwa keterbukaan informasi serta kesiapan menerima kritik konstruktif merupakan indikator penting bagi institusi yang modern dan demokratis.
Selain itu, ia menyoroti peran media sebagai pilar penting dalam demokrasi. Media, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik yang mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai tugas dan fungsi Polri.
“Media harus mampu menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol dan edukasi, sehingga masyarakat tidak hanya melihat sisi kritik, tetapi juga memahami kompleksitas kerja-kerja kepolisian,” jelasnya.
Nur juga menekankan pentingnya gerakan sosial dan keterlibatan generasi muda dalam mengawal arah reformasi Polri. Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat akan menentukan apakah Polri tetap menjadi alat negara yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kemandirian Polri tidak boleh ditawar. Ini adalah fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya anak muda, sangat dibutuhkan untuk memastikan tidak ada intervensi politik dalam penegakan hukum,” tegasnya.
Sebagai penutup, Holistic Institute mendorong terbangunnya kolaborasi yang kuat antara masyarakat sipil, media, dan institusi negara guna menciptakan sistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Tinggalkan Balasan