Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengkritik Kepolisian Republik Indonesia justru menunjukkan gejala post power syndrome seorang elite purnawirawan yang belum sepenuhnya berdamai dengan perubahan zaman dan pergeseran kewenangan negara.
Habib Syakur menegaskan, kritik Gatot yang disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung bukan lagi kritik konstruktif berbasis solusi, melainkan ekspresi kegelisahan personal yang dibungkus narasi moral dan demokrasi.
“Kita melihat pola klasik post power syndrome: ketika seseorang yang pernah berada di puncak kekuasaan sulit menerima kenyataan bahwa negara terus bergerak tanpa dirinya. Akhirnya, setiap kebijakan atau pernyataan pejabat aktif dibaca dengan kacamata kecurigaan,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, tudingan Gatot yang menyebut pernyataan Kapolri sarat muatan politis dan berpotensi memicu kegaduhan justru kontraproduktif. Habib Syakur menilai, pernyataan Gatot itu sendiri berpotensi menimbulkan kegaduhan karena datang dari figur purnawirawan yang masih memiliki pengaruh simbolik di ruang publik.
Habib Syakur juga mengingatkan bahwa Polri saat ini tengah menjalani proses reformasi yang terbuka dan berada dalam kerangka konstitusional, di bawah pengawasan Presiden dan DPR. Karena itu, kritik seharusnya disampaikan dengan data, bukan dengan insinuasi politik yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kalau setiap pernyataan Kapolri selalu ditarik ke isu politisasi, lalu apa bedanya dengan upaya delegitimasi? Demokrasi tidak dibangun dengan mencurigai semua hal, apalagi oleh tokoh yang sudah tidak lagi memegang mandat kekuasaan,” tegasnya.
Terkait kritik Gatot atas gaya komunikasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Habib Syakur menilai penilaian tersebut bersifat sangat subjektif dan ahistoris. Menurutnya, setiap era kepemimpinan memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda, dan tidak bisa diukur dengan standar personal masa lalu.
Ia juga menyebut sorotan Gatot terhadap pembentukan tim reformasi internal dan Peraturan Kepolisian Nomor 10 sebagai bentuk kegagalan memahami dinamika birokrasi modern.
“Reformasi itu bukan milik satu generasi atau satu tokoh. Ketika reformasi tidak lagi dikendalikan oleh figur lama, lalu disebut sesat atau bermasalah, di situlah terlihat ada problem psikologis pasca-kekuasaan,” kata Habib Syakur.
GNK menilai, bangsa ini membutuhkan ketenangan elite, bukan kegaduhan dari para purnawirawan yang terus merasa paling benar. Kritik tetap penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan etika kenegarawanan dan kesadaran bahwa estafet kepemimpinan telah berpindah.
“Negara ini tidak boleh disandera nostalgia kekuasaan. Sudah waktunya para mantan pejabat besar memberi teladan kebijaksanaan, bukan terus-menerus memprovokasi ruang publik,” pungkas Habib Syakur.
Tinggalkan Balasan