Jakarta – Kaukus Muda Indonesia (KMI) menilai bahwa kritik yang mengaitkan Zulkifli Hasan dengan banjir besar yang melanda beberapa wilayah di Sumatra tidak berdasar. Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, menyatakan bahwa rekam jejak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan justru menunjukkan upaya sistematis untuk memperbaiki tata kelola hutan dan menekan laju kerusakan lingkungan.
Edi menjelaskan bahwa periode kepemimpinan Zulkifli Hasan di Kementerian Kehutanan ditandai dengan penguatan perhutanan sosial yang memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Ia menilai kebijakan tersebut menahan laju eksploitasi oleh korporasi skala besar dan memperluas peran masyarakat sebagai penjaga kawasan hutan. Menurutnya, data yang tersedia menunjukkan bahwa beberapa wilayah yang menjadi titik program perhutanan sosial mengalami penurunan tingkat perambahan dan konflik tenurial.
KMI menilai bahwa bencana banjir Sumatra tidak bisa dibebankan pada satu nama atau satu periode pemerintahan. Banjir adalah akumulasi dari tekanan lingkungan yang berlangsung bertahun tahun. Perubahan alih fungsi lahan di luar kawasan hutan, pembangunan tanpa kajian lingkungan yang kuat, dan buruknya tata ruang daerah memiliki pengaruh besar terhadap kapasitas daerah aliran sungai. Edi menyampaikan bahwa struktur penyebab banjir lebih banyak terkait kebijakan daerah dan pemanfaatan ruang setelah tahun tahun ketika Zulkifli Hasan tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kehutanan.
Edi menegaskan bahwa kebijakan kehutanan pada masa Zulkifli Hasan justru menutup celah deforestasi melalui peningkatan patroli, perbaikan sistem perizinan, dan penguatan pengawasan lapangan. Ia menilai bahwa berbagai inisiatif tersebut menjadi pijakan bagi kementerian setelahnya untuk mengembangkan pendekatan konservasi yang lebih modern. Menurutnya, publik perlu memahami perbedaan antara kerusakan kawasan hutan dan kerusakan daerah tangkapan air yang sebagian besar berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.
Edi mengajak masyarakat untuk melihat persoalan banjir secara objektif dengan fokus pada mitigasi dan perbaikan tata ruang. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pembangunan di wilayah rawan banjir dan mempercepat program rehabilitasi daerah aliran sungai. KMI siap terlibat dalam pengawalan kebijakan lingkungan agar masyarakat tidak menjadi korban berulang akibat tata kelola ruang yang lemah.
Menurut KMI, polemik yang mengaitkan banjir Sumatra dengan masa jabatan Zulkifli Hasan tidak konstruktif. KMI menilai bahwa Zulkifli Hasan memiliki rekam jejak kebijakan yang memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan hutan dan pemberdayaan masyarakat. Edi meminta publik menempatkan isu ini pada kerangka fakta dan tidak menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan data.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan