Baru – baru ini Presiden Prabowo membentuk dan melantik Komite Percepatan Pembangunan Papua pada Rabu 8/10/2025 di Istana Negara. Badan eksekutif ini terdiri dari 10 orang dan diketuai oleh Velix Wanggai mantan PJ gubernur Papua Pegunungan. Kemudian diisi oleh 9 orang anggota yaitu John Wetipo, Ignatius Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Bogra, Billy Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze dan Juharson Sihasale. Lihat dari komposisi struktur Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua ini, hampir cukup lengkap, ada mantan bupati, mantan PJ gubernur, mantan wamen, mantan kabaintelkam polri, mantan stafsus presiden periode sebelumnya serta ada juga artis/sutradara layar lebar.
Pada pemerintahan presiden sebelumnya ada suatu badan khusus yang dibentuk juga untuk tujuan yang sama dan masih berjalan sampai hari ini. Badan tersebut yaitu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPPPOKP). Badan ini tugas dan fungsinya juga sebagai pengarah percepatan pembangunan Papua, sesuai namanya. Melihat dari tugas dan fungsi serta tujuan dari badan/lembaga² ini adalah untuk mengurusi perihal yang sama yaitu mendorong keberhasilan otsus bagi Orang Asli Papua (OAP) di tanah Papua. Berbicara tentang target capaian keberhasilan tentu perlu ada evaluasi yang serius terhadap penyelenggara badan²/lembaga² yang sudah dibentuk dan berjalan sebelumnya. Sehingga tidak sekedar membentuk badan/lembaga diatas lembaga tanpa ada evaluasi kinerjanya yg relevan dengan tugas fungsi serta tujuan dihadirkannya perangkat² terkait.
Secara hak politik afirmatif Orang Asli Papua, negara juga telah membentuk perangkat Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 2005 silam. Kemudian pada satu periode kemarin dilahirkan juga DPRD provinsi (jalur pengangkatan/afirmasi). Terdapat 5 badan/lembaga yang telah dibentuk untuk mendorong percepatan pembangunan Papua lewat ruang afirmasi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir berjalan ini (2005-2025). Waktu yang cukup lama dengan perangkat² pembangunan yang cukup lengkap, namun sayangnya belum ada konsep/metode evaluasi kinerja yang baik dan jelas. Sehingga sulit untuk dikatakan badan/lembaga² ini berhasil dalam menjalankan tugas dan fungsinya bagi seluruh Orang Asli Papua. Bagian ini menjadi penting agar tidak memperparah asumsi publik (Papua) saat ini bahwa semangat bentuk ini dan itu hanya terkesan bagi² kekuasaan (politik). Tetapi benar adanya ini keseriusan negara untuk mendorong kemajuan Orang Asli Papua.
Supaya tidak terkesan pembentukan badan diatas bandan/lembaga (tidak efektif/efisien), kemudian bila merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara, maka sebagai bagian dari generasi muda Papua kami menyarankan ada baiknya untuk kita mengevaluasi dulu badan²/lembaga² yang sudah pernah ada dibentuk sebelumnya. Agar dengan mengetahui kekurangan pasca evaluasi, barulah mulai menata bagian² yang perlu untuk dilakukan perubahan struktural ataupun fungsionalnya. Sebagai bagian dari WNI, kami menyampaikan ini kepada pemerintah/negara sebagai bentuk kepedulian karena kesadaran sebagai generasi muda Papua. Harapannya bisa menjadi atensi regulasi terkait untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto.
Arie Waropen
Ketua Umum DPP Solidaritas Generasi Muda-Papua
Tinggalkan Balasan