Jakarta – Sekretaris Jenderal Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK), Muhammad, menanggapi pernyataan istri almarhum Munir, Suciwati, yang melalui akun Instagram LBH Jakarta menyarankan agar Polri tidak menjadi budak kekuasaan maupun tameng korporasi, serta meminta agar Delpedro dan tahanan demo lainnya segera dibebaskan.
Muhammad menilai tudingan tersebut merupakan framing keliru dan dapat menyesatkan opini publik.
“Polisi bukan budak siapa pun. Polisi adalah aparatur negara yang menjalankan amanat konstitusi, menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Menuding Polri seolah bekerja untuk kepentingan kekuasaan atau korporasi adalah framing yang keliru dan berbahaya. Polisi adalah pelayan masyarakat,” tegas Muhammad dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya, Polri justru tengah memastikan hak publik tetap terlindungi, termasuk hak masyarakat yang tidak ikut berdemo agar tetap merasa aman dan nyaman beraktivitas.
“Tugas Polri tidak hanya melindungi demonstran, tapi juga jutaan rakyat lainnya yang ingin bekerja, sekolah, dan beraktivitas tanpa gangguan,” tambahnya.
Terkait tuntutan pembebasan Delpedro Serga dan tahanan lain, Muhammad menegaskan bahwa penahanan bukan karena perbedaan pendapat, melainkan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam aksi.
“Apakah mau kita biarkan hukum hanya berlaku untuk sebagian orang, lalu demonstran yang melanggar aturan kebal hukum? Itu namanya standar ganda,” tegasnya.
GPK, lanjut Muhammad, mendukung Polri untuk tetap independen, profesional, dan tidak terpengaruh provokasi yang ingin membenturkan Polri dengan masyarakat.
“Kritik boleh, tapi jangan sampai jadi tuduhan serampangan yang melemahkan kepercayaan publik. Karena kalau Polri dilemahkan, yang dirugikan adalah rakyat sendiri,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan