Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengingatkan agar bekas Wamenkumham era SBY Denny Indrayana agar tidak menolak lupa pada kasus lamanya yang pernah kejerat kasus dugaan korupsi Payment Gateway.
Dari pada saat ini cari strategi dengan membongkar informasi bocor sistem proporsional tertutup yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kasus korupsi Payment Gateway yang menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan Ham, Denny Indrayana yang sejak tahun 2015 diproses oleh pihak Kepolisian namun belum memberikan kepastian hukum kepadanya karena belum juga disidangkan,” tegas Fernando Emas, hari ini.
Lebih lanjut, Fernando Emas meminta pihak Kepolisian agar segera menuntaskan kasus Payment Gateway dan harapannya bisa memberikan kepastian hukum kepada Denny Indrayana. Apalagi belakangan ini, kata dia, Denny Indrayana sering berupaya menyerang dengan pernyataan yang cenderung memojokkan Pemerintahan Jokowi.
“Semua orang memiliki kedudukan yang sama didepan hukum, termasuk Denny Indrayana yang merupakan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM pada era SBY.”
“Lambannya proses hukum Payment Gateway telah membuat citra penegakan hukum terutama dalan hal pemberantasan korupsi semakin buruk,” sebutnya lagi.
Lebih jauh, Fernando Emas kembali menekankan agar segera tuntaskan penyidikan kasus Payment Gateway dan limpahkan kepada Kejaksaan untuk segera disidangkan.
“Lamanya proses hukum Payment Gateway akan membuat banyak pihak mengangkangi hukum dan lembaga penegak hukum di Indonesia karena tidak cepat menuntaskan suatu kasus,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan