by

Rakyat Papua Mutlak Butuh Otsus

-Nasional-5,302 views

Ketua DPD Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay mengatakan, Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat harus diterapkan di Papua. Hal ini agar pemerintah bisa melihat secara langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat asli Papua.

“Otsus harus diterapkan, agar pemerintah bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Papua, baik dari pembangunan sumber daya manusia (SDM), SDA, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan,” katanya.

Menurut Ali, sebelum pemerintah menjalankan Otsus Jilid II sebaiknya terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan mengaudit dana Otsus. Mulai dari Otsus bergulir sampai hari ini 20 tahun Otsus diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Jika kita mengevaluasi Otsus, maka kita bisa tahu dimana kelemahan-kelemahan yang dibutuhkan atau dimana kita bisa lihat sektor-sektor mana yang kurang di situ kita bisa mengevaluasi dan menambahkan. “Audit dana Otsus diperlukan supaya ada kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah pusat,” tuturnya.

Ali mengimbau kepada pemerintah pusat untuk memberikan instruksi kepada KPK, BPK dan Polri untuk segera datang ke Papua untuk ikut mengambil bagian dalam mengaudit dana Otsus di Papua.

Lebih lanjut, Ali mengatakan, ada beberapa isu-isu yang sengaja dibangun oleh elit-elit di Papua, agar pemerintah pusat mengurungkan niatnya untuk mengevaluasi dan mengaudit penggunaan dana Otsus secara menyeluruh di Papua. Salah satunya adalah isu referendum yang terus didorong secara terus menerus, agar pemerintah kehilangan konsentrasi terhadap apa yang sedang terjadi di Papua.

“Kalau kita sebagai rakyat Papua kita bisa menanyakan kepada kelompok-kelompok yang ingin referendum, pertama dimana mata uang karena kalau bentuk negara tentu kita harus punya mata uang, kedua kita harus punya kabinet, dan ketiga kita harus punya dasar negara. Inikan tidak mudah untuk membentuk satu negara dan PBB sebagai badan legalitas sudah mengakui bahwa Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI,” ujar Ketua DPW Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia RI Provinsi Papua.

Tidak hanya itu, kata Ali isu Otsus gagal juga terus digaungkan oleh elit-elit di Papua. Oleh karena itu, sebagai rakyat biasa bertanya jika Otsus gagal, maka siapa yang memimpin di tanah Papua. Sampai hari ini hampir semua pemimpin, baik gubernur, bupati dan wali kota sampai ke kampung dan kelurahan semuanya dipimpin oleh orang asli Papua (OAP).

“Kalau kita bilang gagal berarti kita yang malu kepada pemerintah pusat. Karena kita bilang Otsus gagal padahal kita sendiri yang memimpin di Papua mulai dari gubernur, bupati dan wali kota yang dipimpin oleh orang asli Papua,” katanya.

Ali mengimbau semua para tokoh masyarakat, baik tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Mari kita sama-sama bergandengan dan bersatu padu dengan dengan seluruh elemen masyarakat di Papua untuk bersama-sama membangun Papua kearah yang lebih baik, karena tidak ada satupun manusia yang mau hidupnya terganggu, tetapi semua orang ingin hidup damai, aman dan tentram di atas tanah Papua,” imbuhnya.

Untuk pemberantasan Korupsi di Papua harus lebih intens lagi, KPK , Kejaksaan dan Kepolisian harus lebih berani lagi dalam memberantas Korupsi di Papua, agar rakyat di Papua merasa bahwa negara benar – benar hadir untuk rakyatnya.

“Kalo Pemerintah Pusat menganggap Papua ini bagian dari NKRI, perlakuan kebijakan atau aturan yang sama. Kenapa di pusat sana para menteri ditangkap oleh KPK baru di Papua Kenapa tidak ?. Untuk itu kami berharap pemerintah atau instansi terkait harus lebih berani lgai,”tuturnya.

Pemuda Trikora meminta Audit dan evaluasi menyeluruh Otonomi Khusus di Papua sehingga rakyat benar – benar dapat merasakan manfaat otsus tersebut termasuk dananya.

Pemerintah pusat harus benar – benar tegas kepada kelompok – kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara di Papua.

Pemerintah harus serius untuk membongkar jaringan penjualan amunisi dan senjata api di seluruh wilayah Papua.

Mendorong pelaksanaan Good Governance dan sistem birokrasi yang bersih, serta bermanfaat bagi rakyat Papua.

Mendorong Pemerintah dan aparat keamanan serta institusi terkait untuk melihat / memberantas perkembangan media sosial di Papua dan melihat oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab, serta organisasi – oraganisasi terlarang yang selalu meneror masyarakat dengan berbagai berita HOAX dan narasi – narasi kekerasan.

Menolak dengan tegas kelompok organisasi separatis TPN/OPM , KNPB, ULMWP , AMP , NRFPB , dan lain – lain yang selama ini melakukan provokasi, teror dan pembunuhan kepada masyarakat sipil dan aparat serta mendorong untuk dilakukan penegakan hukum terhadap kelompok – kelompok tersebut.

Pemuda Mandala Trikora adalah Organisasi yang memiliki nilai historis yang sangat tinggi terhadap perjuangan merebut Irian Barat atau Papua.

“Dengan melihat kondisi dan keadaan Papua sekarang ini kami sebagai Organisasi yang memiliki nilai historis dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara akan selalu bersinergi dengan Pemerintah, TNI dan Polri serta elemen lainnya dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia,”bebernya.

Comment

News Feed