by

Menelisik Duit Duit Panas Joker

-Polhukam-3,894 views

Kebakaran yang menghanguskan gedung utama kejaksaan agung merupakan gempa bagi penegakkan. Selain mengejutkan, kejadian ini juga mengkhawatirkan bagi sejumlah pihak. Betapa tidak, saat ini Kejaksaan tengah menangani sejumlah kasus korupsi kelas berat. Sebut saja Kasus Jiwasraya dan Kasus Danareksa.

Jangan juga dilupakan Djoko Sugiarto Tjandra. Terpidana dalam kasus cesie bank Bali ini seolah bintang dalam liputan kasus-kasus korupsi. Setiap kali namanya mengemuka, kasus lain seakan kehilangan relevansi. Ditambah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar tiba-tiba mempertanyakan uang sitaan kasus korupsi hak tagih Bank Bali yang dilakukan Joko Tjandra. Menurut dia, keberadaan uang itu kini tidak jelas.

Menanggapi pertanyaan Antasari, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan kemungkinan Antasari tidak update atau lupa. Sesuai putusan Mahkamah Agung No. 12 PK/Pid.Sus/2009 uang sebesar Rp 546 milyar yang tersimpan di escrow account dirampas untuk negara. Menurut Hari Kejaksaan telah melakukan eksekusi uang Rp 546 miliar yang tersimpan di Bank Permata dulunya Bank Bali pada 24 Juni 2009. Uang eksekusi tersebut telah disetorkan ke kas negara di Bank Indonesia atas nama rekening Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan dengan kode rekening MAP 423611.

Dia justru menilai Antasari mungkin mempertanyakan eksekusi terhadap perkara perdatannya.

“Dua tahun sebelum putusan pidana, Mahkamah Agung melalui putusan No. 59 PK/Pdt/2006 jo 3025K/Pdt/2004 telah menetapkan kalau uang di rekening bank bali milik Djoko S Tjandra ditetapkan menjadi milik PT Bank Bali yang saat itu sudah diserahkan pada negara cq Badan Penyehatan Perbankan Nasional.” kata Hari.

Dia menambahkan dalam putusan tersebut secara ringkas pertimbangan majelis adalah Terdakwa dalam kaitannya dengan Perjanjian Pengalihan Piutang/Cessie dan perjanjian-perjanjian lain bukan termasuk tindak pidana, melainkan termasuk dalam ranah perkara perdata, oleh karena itu, maka penyelesaiannya harus diselesaikan melalui proses perkara perdata dan Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/14/Kep DP S/1999 tanggal 23 Juli 1999, Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali l (PT Bank Bali Tbk.) telah diserahkan kepada BPPN untuk dilakukan program penyehatan.

Hari menyimpulkan, masih ada persoalan perdata antara Djoko S Tjandra dengan Pemerintah Cq Menteri Keuangan yang belum tuntas alias belum dieksekusi. “Kami sedang menyusun laporan kepada Mahkamah Agung untuk meminta fatwa terkait polemik ini. Apakah pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan masih memiliki hak eksekusi atas putusan tersebut ataukah putusan itu merupakan putusan banci yang tidak punya kekuatan hukum,” tandas Hari.

Comment

News Feed