by

Anomali Omnibus Law: Peran Buruh Di Jegal

-Ekonomi-3,861 views

JAKARTA – Pidato Presiden Republik Indonesia Jokowi di Sentul, terkait rencana melakukan penyederhanaan hukum atau “Omnibus Law” membuat Polemik di kalangan Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia.

Pasalnya, ditemukan Draft dalam perancangan Undang-Undang Omnibus Law, draft tersebut dirasa berkeliaran bebas dan tidak jelas dari mana sumbernya.

Omnibus Law dalam beberapa bulan terakhir menjadi topik hangat dalam kaitan isu Hukum Nasional, diantaranya yang berkaitan dengan Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja.

Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di rencanakan ada 11 klaster, di mana salah satunya adalah ketenagakerjaan. Sekjen KSBSI Dedi Hardianto menegaskan pihaknya tidak setuju terkait rencana Pemerintah memasukan Ketenagakerjaan kedalam Omnimbus Law Cipta Lapangan Kerja.

“Karena konsep cipta lapangan kerja dengan 11 klaster di mana 10 klaster terkait dengan Investasi dan perizinan,” kata Dedi, dalam pesan rilisnya, hari ini.

Menurut Dedi, investasi dan perizinan jelas berbeda dengan ketenegakerjaan, karena kalau investasi dan perizinan itu merupakan domainnya pelaku usaha, jadi silahkan Pemerintah membicarakan bersama pelaku usaha.

“Kami KSBSI tidak pernah menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja apa lagi menolak investasi. Yang kami tolak adalah masuknya klaster ketenagakerjaan ke Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja, karena investasi dan ketenagakerjaan jelas sangat berbeda,” tegas Dedi.

Lanjutnya, investasi terkait birokrasi perizinan dan kemudahan investasi, sementara ketenagakerjaan terkait dengan perlindungan terhadap ketenagakerjaan. Faktanya Undang- Undang terkait ketenagakerjaan, memang sudah sangat tidak produktif dan tidak sesuai dengan situasi dan keadaan, diantaranya :
1. UU no.3 tahun 1951
2. UU no.1 th 1970 tentang K3
3. UU no.21 th 2000 tentang sp/SH
4. UU no.13 th 2003 tentang ketenagakerjaan
5. UU no.2 th 2004 tentang PHi
6. UU sistim DJSN
7. UU BPJS TK
8. UU BPJS kes

“Kami KSBSI siap duduk untuk mendiskusikan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja agar dapat mengakomodir segala konsep pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan dari pembentukan Undang- Undang tersebut,” paparnya.

Dia pun memberikan beberapa usulan terkait polemik tersebut, diantaranya adalah pertama, agar klaster ketenagakerjaan di keluarkan dari omnibus law cipta lapangan kerja. Kedua, meminta kepada pamerintah agar membuat omnibus law khusus ketenagakerjaan dengan unsur tripartit (Pemerintah, APINDO, SP/SB).

Comment

News Feed