JAKARTA – Aliansi BEM Seluruh Indonesia, sepakat tidak akan menggelar aksi unjuk rasa bertepatan hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko 2019-2024 Widodo – KH. Ma’ruf Amin.
Koordinator Pusat BEM SI Muhammad Nurdiyansyah mengaku pihaknya akan selalu berkomitmen untuk mengawal setiap kepentingan rakyat, selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, mulai dari awal hingga setiap kepentingan rakyat dapat terwujud.
“Kami akan kembali turun ke jalan, tepat satu hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pada 21 Oktober 2019,” ungkap Muhammad Nurdiyansyah, hari ini.
Menurut dia, demokrasi merupakan jalan hidup Indonesia yang diangkat atas respon dari aspirasi rakyat. Segala bentuk produk kebijakan bersumber dari rakyat oleh rakyat dan dikembalikan untuk rakyat.
Namun, kata dia, rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, malah menjadi korban utama dari kekuasaan. Berbagai macam kekerasan, represifitas dan pelanggaran HAM dilakukan justru oleh tangan-tangan yang seharusnya mencegah.
“Tersumbatnya aspirasi publik, serta kongsi penguasa dan parlemen menjadi wajah politik elit kita. Demokrasi substansial yang dibawa gerakan mahasiswa, justru direspon dengan keras. Aparat keamanan bertindak di luar aturan. Massa aksi menjadi korban, dipukuli, dan ditembaki. Lima orang gugur,” bebernya.
Semua perjuangan itu, tambah dia, nyatanya belum mampu membuat pemangku kebijakan menjalankan aspirasi masyarakat. Kelompok elit menyandera kepentingan pemberantasan korupsi. Kebakaran hutan dan lubang tambang yang menganga, BPJS semakin merugi dan merugikan warga, pendidikan tergerus liberalisasi dan dikuasai oleh rektor perpanjangan tangan rezim.
“Maka, pelantikan pemerintahan baru, menjadi sebuah momen untuk mengubah arah bangsa. Tapi, Kami memandang pelantikan sebagai hasil dari proses demokrasi yang wajib kita hormati bersama,” jelasnya.
Aliansi BEM Seluruh Indonesia pun, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam setiap upaya penghalangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Namun, kami juga berkeyakinan, bahwa eskalasi gerakan tidak boleh berhenti. Gerakan ini hanya akan usai, ketika setiap aspirasi publik, telah menjadi kebijakan yang pemerintah yang konkret,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan