by

MENCINTAI INDONESIA TANPA HOAKS

-Polhukam-344 views

Oleh : Juventus Prima Yoris Kago
(Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2018-2020)

Hoaks barangkali menjadi salah satu topik perbincangan hangat di tahun elektoral. Pasalnya, pemberitaan-pemberitaan palsu alias hoaks dianggap, tidak hanya, merugikan pasangan calon presiden yang ada, tetapi juga sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut produksi berita hoaks mencapai angka 94 berita setiap minggunya selama tahun politik 2019. Menteri Kominfo, Rudiantara, menyebut setidaknya terdapat tidak kurang dari 900 ribu situs berita penyebar informasi hoaks. “Kalau situs seluruhnya ada 900 ribu situs penyebar hoaks. Itu termasuk, situs perjudian, penipuan, pornografi, politik, dan lainnya,” kata Rudiantara.
Setidaknya ada beberapa kasus hoaks yang cukup menghebohkan masyarakat Indonesia; pertama, gambar palu arit di cetakan uang baru Indonesia, kedua tentang kasus Ratna Sarumpaet, dan bangkitnya hantu komunisme. Terkait isu yang terakhir itu, salah satu korban pemberitaan informasi hoaks tidak lain adalah presiden Joko Widodo yang dituduh sebagai komunis.

Hoaks atau kabar dusta, kata Goenawan Mohammad, kadang-kadang mengasyikan. Ia hadir sebagai sesuatu yang menghibur di kala orang jenuh kepada situasi tertentu dan muak kepada penguasa. Hoaks itu ibarat tirai kata-kata yang menutup fakta sedemikian sehingga orang buta terhadap kebenaran dan menganggap yang bohong sebagai kebenaran yang dipeluk erat-erat. Bagi mereka yang tak terbiasa dengan berpikir kritis dan penuh pertimbangan, kabar dusta adalah kenikmatan yang kita percaya tanpa merasa risih.

Dalam tahun politik, hoaks menjadi sesuatu yang nyaris tak terbendung. Ia hembuskan lewat kecanggihan teknologi digital yang sekali pencet langsung tersebar ke para penggunanya. Kabar dusta tersebut sengaja diciptakan untuk menyasar masyarakat dengan level pendidikan rendah, yang minim pertimbangan rasional-ilmiah, cenderung menggunakan emosi dalam menilai sesuatu.
Sewaktu menerima pemberitaan yang hoaks tersebut orang tidak lagi menggunakan pikirannya untuk mempertimbangkan apakah berita tersebut benar atau tidak, apakah berita tersebut bermanfaat bagi kehidupan banyak orang atau tidak, yang dipikirkannya adalah berita tersebut benar bagi dirinya karena mewakili perasaannya. Tidak ada lagi proses menimbang soal untuk rugi secara akal sehat. Yang ada hanyalah berita tersebut bermanfaat karena semakin memperkuat keyakinannya tentang sesuatu. Bodoh amat keyakinan tersebut ternyata tidak benar, yang penting adalah itu mengena pada perasaaannya. Hoaks menyasar orang-orang yang demikian.

Lantas, apakah hoaks tidak berpengaruh terhadap mereka yang dengan level pendidikan tinggi? Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Anita Wahid, menyebut tingkat pendidikan ternyata tidak menjamin apakah seseorang terdampak hoaks atau tidak. Menurutnya, echo chamber atau orang hanya mau membaca dan meyakini informasi sesuai dengan diyakini saja sementara pendapat yang bertentangan dengan keyakinannya dianggap bohong, juga dialami oleh mereka yang berpendidikan tinggi. “Setinggi apapun pendidikannya, selama ia tidak bisa netral dan hanya mau memercayai informasi yang dia yakini saja, mereka akan terjebak dalam fenomena echo chamber. Apapun informasinya, selama itu masih sesuai dengan keyakinannya, mereka akan memercayainya sebagai sebuah kebenaran, walaupun misalkan informasi tersebut ternyata hoaks,” kata dia.

Hoaks dan Pilpres

Hoaks dan pemilihan presiden seperti dua hal yang tampak saling berkaitan erat tanpa saling mengandaikan. Dua hal tersebut sebenarnya bertolak belakang satu sama lain. Pilpres adalah instrumen demokrasi yang mengakomodir kepentingan rakyat untuk memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara dengan memilih pemimpin yang kurang keburukannya (minus malum) dan mencegah orang jahat untuk berkuasa; sementara hoaks justru berfungsi sebagai sarana untuk menghancurkan bangsa dengan memecah-belah rasa persatuan dan persaudaraan di masyarakat.

Namun, keduanya bertemu dalam momentum politik elektoral. Demi mendulang suara dan menang, seseorang atau suatu kelompok, akan menyebarkan hoaks, sebagai salah satu strategi, untuk memukul lawan politiknya guna meraih simpati rakyat dengan jalan mengaduk-aduk emosinya. Hoaks, tidak menyasar pertimbangan akal sehat, tetapi menyulut emosi dan mengaduk rasa sehingga mereka yang terdampak hoaks akan mudah marah kepada yang satu dan bersimpati terhadap yang lain.
Sebagai sebuah metode untuk meraih suara, hoaks memang laku, namun dampaknya sangat merusak tatanan masyarakat. Elit politik tidak pusing dengan dampak destruktif yang dihasilkan dari menghembuskan hoaks, yang ada dalam kepala mereka hanyalah bagaimana cara meraih kekuasaan. Dan, sayangnya, masyarakat kita kebanyakan menelan mentah-mentah itu semua tanpa berpikir bahwa dampak tersebut akan ditanggung oleh mereka pada gilirannya nanti.

Pilpres seharusnya menjadi ajang adu gagasan yang mencerahkan publik dengan gagasan-gagasan brilian untuk membangun bangsa, bukan ajang untuk memecah-belah persatuan.
Indonesia kebanyakan politisi dan defisit negarawan. Negarawan adalah mereka yang senantiasa mengupayakan Indonesia tetap ada, memikirkan tentang keadilan, sementara yang lain sibuk menyulut emosi dan pertengkaran di masyarakat. Negarawan tidak peduli jika kalah pilpres karena bukan itu tujuannya berpolitik, tetapi politisi akan mengamuk jika kalah karena memang tujuannya berpolitik adalah meraih kekuasaan. Hoaks akan semakin subur di dalam negeri yang defisit negarawan dan surplus politisi medioker.

Pada momentum elektoral seperti ini, kita harus bijak memilih dan memilah informasi. Setiap informasi harus kita saring dengan pertimbangan akal budi, bukan dengan rasa perasaan, untuk mengetahui kadar kebenarannya. Sederhanannya, sebuah berita dikatakan sebagai benar jika berita tersebut dapat diverifikasi pada fakta. Pernyataan A yang tertulis pada berita harus sungguh-sungguh A dalam kenyataan sebagai sebuah fakta. Untuk bisa membedakannya, maka kita perlu mengesampingkan dulu klaim-klaim keyakinan subyektif tentang sesuatu agar kebenaran itu hadir secara objektif ke hadapan kita. Sederhana, tetapi di situlah letak kerumitannya terutama di era teknologi yang serba cepat ini. Orang tidak lagi peduli terhadap validitas informasi, yang dipedulikan adalah seberapa cepat informasi itu hadir ke hadapan saya sekalipun tanpa verifikasi. Saat ini, yang penting adalah kecepatan bukan ketepatan. Itu masalahnya.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang ingin Indonesia tetap ada, mari kita perangi hoaks! Memerangi hoaks bukan semata-mata tentang pilpres. Itu hanya sebagian kecil dari proses kita bernegara. Menyatakan perang terhadap hoaks adalah tanda cinta kita pada Indonesia, tanda bahwa kita ingin agar Indonesia abadi selamanya.

Salam

Jakarta, 26 Maret 2019

Comment

News Feed