by

Memprihatinkan, Ketua Serikat Pekerja: Pak Pos Tak Terima Gaji

JAKARTA – Kegaduhan terjadi di internal karyawan dan karyawati PT Pos Indonesia (Persero) yang disebut-sebut tak mampu bayar gaji karyawannya per tanggal 1 Februari 2019 kini mendapatkan sorotan.

Ketua Serikat Pekerja Kuat Bermartabat DPW 4 DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang (Jakaberang) Deni Imron mengaku prihatin dan menyesal atas tata kelola perusahaan plat merah dalam 3 tahun terakhir yang terakumulasi dengan terbitnya Holding Statment itu tidak bisa membayarkan gaji pegawai pada tanggal 1 Februari 2019 sampai waktu yang tidak ditentukan.

“Gaji adalah hak dasar pekerja untuk menghidupi keluarganya. Kami sangat prihatin sekelas PT Pos tidak bisa membayar gaji pegawainya,” ungkap Deni, hari ini.

Lebih lanjut, Deni meminta kepada pemerintah menyelamatkan PT. Pos Indonesia (persero) sebagai carrier flag postal di Indonesia dan juga mengevaluasi secara total pengurus Perusahaan diserahkan kepada putra putri terbaik Indonesia dibidang kurir dan logistik.

“Kami juga meminta penegak hukum untuk membersihkan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh PT Pos Indonesia. Bayar gaji pegawai PT Pos yang terhutang segera,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal SPPIKB Hendri Joni bersama para Ketua DPC se Sumatera Barat Riau dan Kepri menyatakan bahwa seumur PT Pos berdiri 280 Tahun baru kali ini Pos BUMN besar gak mampu bayar gaji karyawan. Padahal, katanya, Direksi tahun 2016 Pos untung 150 Miliar dan tahun 2017 untung 350 Miliar.

“Kami berharap kepada Presiden Jokowi agar segera mengganti Direktur BUMN secara keseluruhan berikut Komisaris Pos karena kondisi yang sangat parah ini disebabkan oleh maraknya korupsi di tubuh BUMN plat merah ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, desas-desus itu muncul dalam rilis yang beredar berupa holding statement Direktur Utama PT Pos yang menyatakan bahwa ketidakmampuan bayar gaji disebabkan oleh kegaduhan internal perusahaan.

Diketahui sejak akhir Desember 2016 sampai awal tahun 2019 ini konflik internal serikat pekerja dengan direksi terus berkecamuk, lantaran tuntutan kesejahteraan karyawan oleh serikat pekerja/buruh Pos dan konflik semakin meruncing adanya PHK sepihak kepada enam orang aktivis serikat pekerja oleh Direksi.

Comment

News Feed