by

HIMAWAR Banten Deklarasi Dukung Jokowi

-Polhukam-678 views

BANTEN – Para Pengurus Himpunan Mahasiswa Waringinkurung (HIMAWAR) di wilayah Banten mendeklarasikan diri mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi – KH. Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

“Kami Himawar tetap mendukung Jokowi dalam membangun Indonesia yang adil dan merata 2019 – 2024,” ungkap Ketua Umum Himawar Ahad Ru’yat, Rabu (30/1/2019).

Mereka akan sangat mendukung segala kebijakan pemerintahan Jokowi untuk membawa perubahan di Banten khususnya Waringinkurung dalam bidang pendidikan, politik, dan kebudayaan.

“Program pemerintah yang sudah dijalankan sudah begitu nyata dirasakan rakyat seperti infrastruktur. Kami sangat mendukung jika kebijakan tersebut membawa arah perubahan,” bebernya.

Lebih lanjut, Ahad juga menyinggung persoalan maraknya berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech) dan isu SARA yang dapat membuat keresahan masyarakat. Dia menyayangkan apabila masyarakat awam menerima informasi, bahkan kemudian menyebarkan berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya tersebut. Oleh karenanya, dia pun sepakat mengajak seluruh masyarakat dan mahasiswa untuk turut mendukung upaya pencegahan berita hoax tersebut.

“Kami sebagai mahasiswa lebih fokus kepada kegiatan di kampus-kampus turut mendukung pencegahan berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech) dan isu SARA karena dapat memecah belah bangsa,” ujarnya.

Lebih jauh, Ahad mengakui situasi menjelang Pilpres semakin meningkat dan mobilisasi kelompok masyarakat dapat berpotensi memecah belah bangsa. Pihaknya akan berupaya membuka ruang komunikasi, audiensi dan diskusi dalam menyikapi segala bentuk permasalahan dan mobilisasi massa merupakan langkah terakhir apabila aspirasi tidak dapat diakomodir oleh instansi terkait.

“Himawar siap bekerjasama dengan Polri dalam melaksanakan deteksi atas tindakan-tindakan ormas, organisasi kemahasiswaan yang terindikasi mencari panggung Politik sehingga tidak turut dalam berkampanye di kampus-kampus maupun di lokasi lain yang dilarang untuk berpolitik praktis,” pungkasnya.

Comment

News Feed