by

LMK KCI dan Hendropriyono and Associates Gugat Permenkumham tentang Hak Cipta

-Polhukam-829 views

JAKARTA – Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (LMK KCI) melakukan gugatan uji materiil Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke Mahkamah Agung RI.

Gugatan tersebut telah didaftarkan ke Mahkamah Agung sejak 5 Desember 2018 dan diregistrasi tanggal 2 Januari 2019 dengan Register Nomor 7 P/HUM/2019.

Dalam gugatan itu, LMK KCI memberikan kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum dari Hendropiyono & Associates. Ketua Umum LMK KCI, Dharma Oratmangun menegaskan langkah hukum yang ditempuh saat ini untuk mendapatkan kepastian hukum, bukan tafsir sepihak.

“Upaya Hukum ini ditempuh agar kita bisa mendapatkan kepastian hukum, bukan tafsir sepihak dan akhirnya menjadi pintu masuk dari pihak-pihak yang selama ini selalu berupaya menggolkan hasrat untuk menguasai industri musik dari hulu sampai ke hilir, dan gejala ini nampak jelas dalam kegiatan dan praktek LMKN yang distimulir oleh kelompok tertentu itu,” kata Dharma Oratmangun, Senin (21/1/2019).

“Pemerintah harus mengetahui lebih jauh tentang praktek oknum-oknum tersebut yang senantiasa pandai untuk menyiasati kondisi lalu bertepuk tangan merampok hak-hak ekonomi para pemilik hak cipta,” ujarnya lagi.

Permasalahan substantif dalam hal aturan ini adalah, terkait penyelenggaraan (LMKn) Lembaga Manajemen Kolektif nasional (‘n’ huruf kecil) sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Uji Materiil tersebut bahwasanya didalam pasal 89 UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tertulis ‘Lembaga Manajemen Kolektif nasional’ khususnya kata ‘nasional’ tertulis dengan n dalam huruf kecil namun didalam Peraturan Menteri tersebut langsung dimanipulir dengan Nasional (n dalam huruf besar). Padahal yang dimaksud nasional dalam pasal tersebut adalah sebuah upaya pembentukan norma baru dan diduga kuat termohon telah melakukan tafsir yang cacat norma,” ungkapnya.

Belum lagi, di dalam prakteknya, lanjut Dharma Orat Mangun, setelah LMKN yang dimana menurut Permen tersebut yang ditulis ‘N’ dalam huruf besar, lalu melaksanakan kegiatan kolekting (memungut) hak ekonomi para pemilik hak cipta dilakukan dengan tanpa mendapatkan surat kuasa dari satupun pemilik hak cipta, bahkan LMKN tersebut menyurati para LMK untuk memberikan Kuasa Substitusi kepada LMKN dan Surat Kuasa Substitusi tersebut tidak diberikan oleh LMK.

Hal itu, terkonfirmasi langsung dalam Rapat LMK bersama LMKN) dan KCI lebih khusus menolak dan belum pernah memberikan kuasa subtutusi tersebut. Dari fakta yang ada, menurut Ketua Umum KCI, LMKN bukanlah mewakili para pencipta lagu/musik karena tidak memiliki kuasa sebagaimana disyaratkan dalam UU Hak Cipta pasal 88.

“Faktanya adalah LMKN tidak memenuhi satupun syarat yang diamanatkan UUHC, dengan demikian Objek Permohonan pasal 5 ayat (2) yang menyatakan LMKn memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Penggunan yang bersifat komersiel jelas bertentangan dengan UUHC, dan sejak adanya LMKN dengan ‘n’ yang dimanipulasikan dalam ‘N’ huruf besar ini justeru menimbulkan kerancuan sistem penarikan royalti dan juga menimbulkan ketidak pastian hukum, distribusi kepada para pemilik hak cipta sebab dana yang terhimpun di rekening LMKN tersebut tersendat-sendat dalam pendistribusiannnya dan pencatatan administrasi secara hukum hingga kini belum pernah dipertanggungjawabkan kepada LMK sebagai Pemegang Kuasa,” bebernya.

“Laporan Keuanganpun katanya sudah diaudit tetapi hingga LMKN tersebut Demisioner di tahun lalu bahkan Plt LMKN yang diangkat oleh Dirjen HKI yang sehatrusnya sudah demisionerpun belum pernah dialkukan Rapat Pengawas untuk melakukan evaluasi Kinerja serta Laporan Keuangan tersebut,” ungkapnya lagi.

Pejuang Hak Cipta

Enteng Tanamal selaku Ketua Dewan Pembina dan sekaligus Pendiri KCI yang telah mendapat Penghargaan resmi dari Pemerintah RI sebagai “Pejuang Hak Cipta” menyampaikan bahwa, upaya mencari keadilan ini semata-mata untuk meluruskan perjuangan tentang hal-hal yang hakiki bagi Para Pemilik Hak Cipta dan Hak Terkait di Indonesia.

“Sayang sekali kalau dari wakytu ke waktu masih terjadi praktek2 memilukan seperti ini,” kata Enteng Tanamal.

Begitupun Sekjen KCI, RM Tejo Baskoro menyampaikan bahwa dengan menuliskan LMKn menjadi LMKN sebagaimana yang tertuang dalam Permen 29 tahun 2014 tersebut maka hal ini mempunyai konsekuensi besar dalam sistem administrasi birokrasi dan ini sebuah kecelakaan besar yang disengaja.

Slamet Adriyadie, legendaris pencipta lagu ‘Widuri’ yang juga adalah mantan Komisioner LMKN menyampaikan bahwa di awal pembentukan LMKN mewanti-wanti telah diingatkan dan disepakati dalam berbagai rapat LMKN agar LMKN tidak melakukan kegiatan memungut royalti karena tidak memiliki kuasa sebagaimana yang termaktub dalam UU Hak Cipta tersebut.

“Namun setelah pertemuan dengan Dirjen Pajak maka hasrat menggebu-gebu untuk melaksanakan kegiatan memungut itupun dilancarkan dan terkesan oknum tertentu saja yang senantiasa ‘giat’ melaksanakannya; alhasil seperti yang ada sekarang ini,” kata Slamet Adriyadie.

Ketua Umum Karya Cipta Indonesia, Dharma Oratmangun berharap Mahkamah Agung (MA) dapat memutus dengan seadil-adilnya dan semua pihakpun dapat menerima apapun keputusan Lembaga Peradilan tertinggi ini dengan lapang dada untuk selanjutnya semua pihak dapat berbenah.

Sebagaimana diketahui, Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin.

Comment

News Feed