by

Masyarakat Mari Dukung Andi Arief Ungkap Mahar Politik Pasangan Prabowo-Sandi

-Politik-593 views

Jakarta – Dugaan terjadinya mahar politik yang dilakukan oleh Sandiaga Uno kepada 2 partai politik yaitu PKS dan PAN, menyita perhatian publik terutama penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengatakan penyebutan Jenderal “KARDUS” mendekati penentuan Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra, PKS dan PAN menjadi tanda tanya publik yang perlu ditelusuri kebenarannya.

“Belum ada langkah-langkah yang diambil oleh penyelenggara, bahkan aparatur hukum bila merujuk pada UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka sumbangan dana kampanye yang melebih batas bisa dikenakan sanksi pidana. Untuk dana kampanye pilpres dan pileg, besaran sumbangan dari perseorangan sebanyak tidak boleh lebih dari Rp. 2,5 miliar,” tegas Hari Purwanto, Selasa (14/8/2018).

Sementara sumbangan dari kelompok, kata dia, perusahaan dan badan usaha nonpemerintah sebanyak tidak boleh lebih dari Rp 25 miliar. Jika melebihi batasan itu, maka akan dikenakan sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 500 juta.

Dia pun membeberkan bunyi pasal soal dana kampanye Pilpres yakni :

Pasal 327
(1) Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 326 tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
_(2) Dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan dan badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam 326 tidak boleh lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Dana Kampanye Pileg
Pasal 331
(1) Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 330 tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan dan badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam 326 tidak boleh lebih dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Sanksi
Pasal 525
(1) Setiap orang, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye yang melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

“Karena itu untuk mewujudkan Demokrasi yang bersih tanpa “Politik Mahar”, masyarakat harus mendukung Andi Arif mengungkap Dugaan mahar politik yang dilakukan oleh Sandiaga Uno untuk bisa menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Padahal sesuai aturan yang merujuk pada UU No 7 Tahun 2017 terkait sumbangan ada ketentuan dan syaratnya. Semoga masyarakat siap mendukung Andi Arif untuk menjaga keutuhan demokrasi kita yang coba dicederai oleh kelompok ataupun personal yang tidak bertanggungjawab,” tandasnya.

Comment

News Feed