Rangkaian demonstrasi para buruh se-Indonesia untuk menuntut kenaikan upah minimum sebesar 13 persen terus berlanjut untuk merespon pemerintah dan dunia usaha yang tetap bersikukuh kenaikan upah diangka 10 persen.
Menyikapi kondisi tersebut, Sultan Rivandi berharap semua pihak dapat mencari titik temu agar tidak berlarut-larut ditengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik setelah dihantam pandemi berkempanjangan dan inflasi akibat kondisi geo politik global.
“Angka 10 persen saya rasa sudah tepat dan menampung semua aspirasi, walaupun tidak memuaskan semua pihak. Dan harus dikawal dan diawasi agar benar-benar terlaksana demi kepentingan buruh dan dunia usaha.” tegas Sultan.
Mahasiswa Pascasarjana Analisis Kebijakan Publik UI ini menambahkan, akhir-akhir ini kita melihat gelombang phk silih berganti, baik di manufaktur atau di start up. Oleh karena demonstasi yang dilakukan buruh harus konstruktif dan holistik, dan kebijakan pemerintah harus mengakomodir semua kepentingan, agar ancaman resesi dan gelombang PHK dapat dihindari.
“Selain memastikan kenaikan upah minimum tahunan, elit organisasi buruh juga harus aktif mengadvokasi para pekerja yang masih banyak diupah dibawah ump, karena tidak punya pilihan lain untuk menyambung hidup. Dan pemerintah harus proaktif tidak hanya menunggu bola,” tegas dia.
Sultan menambahkan dalam pengambilan kebijakan publik, metode collaborative governance penting diterapkan demi menemukan solusi yang tepat. face to face dialogue dan kesamaan pemahaman menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan. harapannya upaya-upaya perjuangan kepentingan buruh tidak hanya besar dan mengakar pada peringatan hari buruh dan akhir tahun untuk kenaikan ump, tapi juga memastikan semua kebijakan terlaksana dan terawasi.
Tinggalkan Balasan