Jakarta – Penggantian posisi Menteri Sosial Idrus Marham ke Agus Gumiwang Kartasasmita dalam waktu relatif singkat dan mengggerkan itu telah menjadi buah bibir semua pihak.
Pasalnya, Idrus Marham mengundurkan diri dari posisi Mensos karena ingin fokus menghadapi kasusnya di KPK. Idrus beberapa kali dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1 dengan tersangka Eni Maulani Saragih.
Nusantara Anti Korupsi (NATO) pun menolak keras penunjukan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Mensos yang baru. Pasalnya, Agus masuk dalam struktur tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin yang bernama Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja. Agus menjadi bendahara bersama dengan Sakti Wahyu Trenggono.
“Kami sangat menolak keras penunjukan Agus Gumiwang sebagai pengganti Idrus Marham. Agus masih status timses Jokowi, ini gak fair,” ungkap Koordinator NATO Ahmad L, hari ini.
Selain itu, Ahmad juga menyoroti track record Agus Gumiwang yang pernah dilaporkan Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal skandal pengemplangan pajak.
Dalam pelaporannya, Gigih mengklaim memiliki data PT Asiana Lintas Cipta Kemang (ALC), perusahaan properti dengan Direktur Utama Loemoengga Haoemasan Salomons, yang memiliki tunggakan pajak 2008-2012 hingga mencapai Rp 116.094.597. 396. Berdasarkan audit investigasi Indonesian Club, PT ALC sampai tahun 2018 belum melunasi tunggakan pajaknya dan bahkan cenderung mangkir dari kewajibannya.
“Ditengarai, PT ALC berani mengemplang pajak dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar periode 2014-2019, untuk mempengaruhi kebijakan kantor pelayanan pajak,” ungkap Gigih.
Loemoengga Haoemasan Salomons sendiri memiliki hubungan dengan istri dari Agus Gumiwang Kartasasmita. Modusnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita di Juni 2016 selalu proaktif melobi Kantor Pelayanan Pajak DJP Jakarta Selatan Satu terkait tunggakan pajak PT ALC 2008-2012 sebesar Rp 116.094.597.396.
“Patut diduga, hal itu bertujuan menghapuskan tunggakan pajak. Ini merupakan indikasi tindak pidana korupsi yang membuat PT ALC belum menjalankan kewajibannya hingga sekarang,” kecam Gigih.
Pada 4 Januari 2018 juga telah melaporkan dugaan pengemplangan pajak PT ALC yang terindikasi melibatkan Agus Gumiwang Kartasasmita ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Penunjukan serba instan Agus Gumiwang tanpa campur tangan KPK sangat bertentangan dengan nawacita Jokowi. Rezim ini makin amburadul aja,” kata dia.
Maka itu, demi memuluskan tuntutan penolakannya itu, NATO berencana akan menggelar aksi turun ke jalan ke Istana Negara dalam waktu dekat ini.
“NATO akan menyampaikan ke Jokowi agar jangan pilih Mensos yang tersandera kasus lagi. Apalagi Agus adalah timses, bisa jadi boomerang bagi Jokowi sendiri nantinya jika terus dipaksakan. Gimana mau 2 periode kalau seperti ini makin kacau balau,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan