Tribunrakyat – Politisi Gerindra Habiburokhman menilai plesetan ‘Komisi Perlindungan Korupsi’ merupakan simbol keraguan rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan dua kasus yakni sumber waras dan reklamasi.

“Harus diakui ada kecenderungan rakyat mulai meragukan kinerja dan independensi KPK. Dan ada dua kasus yang membuat rakyat ragu terhadap KPK,” tegas Habib sapaan akrabnya, Jumat (10/6/2016).

Kata Habib, keraguan rakyat itu adalah respon KPK yang kontroversial menyebut belum ditemukannya niat jahat di kasus rumah sakit sumber waras dan masih belum menetapkan tersangka padahal BPK BPK secara terang benderang sudah menyatakan adanya kerugian keuangan negara. Berikutnya, soal kasus retribusi tambahan reklamasi.

“Sudah menjadi pengetahuan dasar bagi praktisi hukum bahwa retribusi daerah hanya bisa dipungut berdasarkan Perda, namun dalam kasus reklamasi retribusi hampir Rp 400 miliar diduga dipungut saat Perda belum disahkan,” ucap dia.

Padahal, lanjut Habib, banyak pejabat publik dipenjara hanya karena dana beberapa miliar yang dipungut tanpa dasar hukum jelas, tapi dalam kasus reklamasi teluk Jakarta KPK terlihat sangat ragu untuk menetapkan tersangka.

“Saya khawatir jika dibiarkan, melunturnya kepercayaan rakyat akan sangat membahayakan KPK dan bahkan program pemberantasan korupsi secara keseluruhan,” jelasnya.

Oleh karenanya, anak buah Prabowo Subianto itu memberikan solusi sebagai jalan satu-satunya bagi KPK untuk mendapatkan kepercayaan kembali masyarakat yakni tuntaskan kasus Sumber waras dan reklamasi.

“KPK harus mengabaikan propaganda yang mengkaitkan pengusutan dua kasus tersebut dengan Pilkada DKI.┬áSiapapun termasuk Gubernur DKI jika memang terlibat harus ditetapkan sebagai tersangka,” tukasnya.

Temukan juga kami di Google News.