Jakarta – Front Nelayan Indonesia dan mahasiswa se Indonesia bakal menyiapkan aksi kepung Istana Negara pada 11 – 12 Juli 2017.
Koordinator Lapangan Front Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa mengaku pihaknya akan membawa puluhan ribu massa untuk menyambangi Istana dan mengambil tema “Kembali ke Laut: Selamatkan Perikanan Indonesia”.
“11 ribu massa, kita akan siap kepung Istana Negara. Rencana titik kumpul di Kantor PP Muhammadiyah dan Masjid Istiqlal Jakarta, karena akan datang massa dari berbagai daerah,” ungkap dia, saat dikonfirmasi hari ini.
Pasalnya, massa itu akan datang dari Lamongan, Rembang, Juwana, Batang, Tegal, Brebes, Indramayu, Tangerang, Sukabumi, Pandeglang, NTB, Maluku, Jakarta (PNPII, Muara Baru Jakarta), Probolinggo dan 10 Badan Eksekutif Mahasiswa.
Dan elemen yang ikut tergabung antara lain nelayan Front Nelayan Bersatu (FNB), Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), serta Rukun Nelayan Lamongan (RNL), dan perwakilan nelayan Rembang, Pati Juwana, Brebes, Probolinggo, Indramayu, Batang, Sukabumi, Tangerang, Pandeglang, dan Muara Baru, yang tergabung dalam Front Nelayan Indonesia (FNI).
“Kami mendesak Presiden RI untuk mencopot Susi Pudjiastuti dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia karena terbukti merusak masa depan perikanan Indonesia,” tegas Rusdianto.
Selain itu, tambah dia, meminta Presiden RI untuk membatalkan seluruh peraturan yang dibuatkan oleh Susi Pudjiastuti sehingga berdampak pada ambruknya perikanan Indonesia. Maka segera Presiden Jokowi mengambil kebijakan selamatkan perikanan Indonesia. Juga kepolisian RI Cq. Bareskrim Polri untuk memeriksa Susi Pudjiastuti terkait skandal impor garam yang merugikan rakyat.
“KPK juga harus memeriksa Susi Pudjiastuti terkait hasil audit BPK RI Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) setelah melalui proses audit yang ketat sehingga indikasi dan potensi kerugian Negara sangat besar yang mencapai triliunan rupiah,” bebernya.
Kata Rusdianto, aksi demonstrasi ini adalah bentuk keprihatinan dunia perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) yang dilarang alat tangkapnya oleh Susi Pudjiastuti, pembudidaya ikan kerapu, industri perikanan kolaps dan peredaran kapal asing di laut Indonesia. Apalagi, Susi Pudjiastuti terlibat dalam beberapa skandal seperti pemberian rekomendasi impor garam, gagalnya tender pengadaan kapal, gagalnya pengadaan alat tangkap hingga korupsi anggaran komando pemberantasan illegal fishing.
“Atas berbagai peristiwa tersebut sudah layak Susi Pudjiastuti di singkirkan dari kabinet karena telah menyengsarakan nelayan,” terang dia.
Dia melanjutkan kemerdekaan nelayan tak akan tercapai apabila penjajahan atas nelayan belum dihapuskan dari berbagai peraturan dan UU yang berlaku. Nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dari berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu mensejahterakan. UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa rakyat yang didalamnya ada nelayan harus di beri ruang untuk mendapatkan nafkah keluarga, berkumpul dan berproduksi ekonomi.
“Tetapi, sampai saat ini nelayan belum terlihat sejahtera karena negara sendiri memerasnya,” ucapnya.
Atas berbagai persoalan itu, katanya, harusnya Jokowi – JK lebih bisa memberi manfaat kepada nelayan, selama 3 tahun ini perjuangan nelayan belum ada solusi yang bisa dijamin. Sehingga nelayan pun tak kunjung mendapat kesejahteraan dari negaranya sendiri, Jokowi – JK membiarkan menteri Susi Pudjiastuti menindas nelayan dengan berbagai peraturan yang dibuatnya.
“Menjadi menteri selalu monoton, tak pernah mau kompromi dan musyawarah dengan nelayan sehingga tak pernah ada solusi dari setiap kebijakannya,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan