Jakarta – Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo menanggapi untuk jangka panjang pendidikan literasi antihoak memang diperlukan. Sementara untuk jangka pendek, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memproduksi dan menyebarkan konten media sosial yang bernilai positif, baik dari lingkup skala lokal maupun nasional.
“Disatu sisi, kita mengalami kejenuhan terhadap hoaks dimedia sosial. Namun disisi lain kita tidak punya konten-konten positif. Ini yang akan gencar dilakukan terutama untuk kalangan muda,” ujar Eko, hari ini.
Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Wina Armada Sukardi berpandangan sanksi atas hal tersebut harus lebih keras. Misalnya, wartawan yang menulis dan menyebarkan hoax tersebut diberhentikan.
“Langkah ini penting agar kebebasan pers dapat dipraktikkan dengan tanggung jawab besar,” jelasnya.
Untuk saat ini, Wina mengusulkan perlu dibentuk pusat informasi antihoax yang independen. Forum ini akan menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengecek apakah informasi atau berita yang beredar itu hoaks atau kebenaran.
Tinggalkan Balasan