Jakarta – Beberapa waktu terakhir ini, mencuat rencana sejumlah pihak yang hendak melakukan kegiatan Tamasya Al-Maidah ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada DKI Jakarta yang akan dihelat pada tanggal 19 April 2017 mendatang. Konon, tujuan diadakannya kegiatan tersebut, untuk menjaga seluruh TPS yang ada di Jakarta dari kecurangan. Rencananya, di tiap TPS akan dikawal minimal 100 orang.

Menanggapi rencana panitia Tamasya Al-Maidah ini, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, angkat suara dan menyatakan bahwa rencana tersebut atau yang sejenis justru akan menimbulkan ketidaknyamanan pada diri pemilih.

Sebab, Masykurudin berasalan, gerakan tersebut mendatangkan sejumlah massa yang banyak dari sejumlah daerah, sehingga ketidaknyamanan pada diri pemilih akan muncul. Karena itu, dia menilai rencana tersebut sebagai sesuatu yang tidak tepat dalam menjaga TPS dari kecurangan.

“Sama juga dengan gerakan-gerakan sejenis lainnya, Tamasya Al Maidah dengan jumlah yang banyak akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam memilih. Ini adalah pola menjaga pemungutan dan penghitungan secara tidak tepat,” kata Masykurudin di Jakarta, Jumat (14/4) lalu.

Dia menilai gerakan tersebut tidak tepat, karena kalau memang berniat menciptakan Pilkada yang kredibel dan berintegritas, maka seharusnya gerakan itu bergabung dengan lembaga yang kredibel dan terpercaya pula, di mana hak dan kewajibannya sudah jelas, seperti JPPR. Terlebih lembaga ini memang sudah terdaftar di KPU DKI Jakarta.

Maka karena gerakan Tamasya Al-Maidah tersebut tidak terdaftar di KPU DKI, dan tentu saja tidak memiliki hak dan kewajiban apapun, gerakan massa itu akan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan pada pemilih saat melakukan pencoblosan.

“Jika melaksanakan kepastian pemungutan suara tetapi tidak memilih akreditasi apa pun, akan menimbulkan potensi ketidaknyamanan pemilih,” sambungnya.

Lebih jauh, Masykurudin menganggap bahwa gerakan Tamasya Al-Maidah tersebut sangat bernuansa politik. Karena melihat dari sisi waktu dan lokasi-lokasi yang dituju sangat mengarah pada hal-hal yang demikian.

“Faktor politik untuk menjaga pemilihan lebih terlihat daripada aspek keagamaan dari kegiatan tamasya Al-Maidah ini,” katanya.

Karena itu, dia meminta kepada aparat keamanan agar bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat pencoblosan suara nantinya. Dan jika ada pelanggaran-pelanggaran saat itu, maka pihak keamanan harus menindaknya dengan tegas.

Untuk itu, lanjut dia, pihak keamanan perlu menghimbau kepada semua pihak agar menciptakan Pilkada yang aman dan damai.

“Kami juga mengimbau agar pemilih DKI Jakarta tidak terpengaruh dari ancaman apa pun, pilih sesuai hati nurani dan menolak segala macam tawaran politik uang,” pungkasnya.

Dari informasi yang sudah beredar luas, walaupun gerakan ini sempat dinyatakan batal digelar, tetapi panitia memastikan bahwa gerakan yang akan diikuti oleh 1,3 juta orang untuk mengawal 13.023 TPS di Jakarta ini akan tetap digelar pada tanggal 19 April 2017 mendatang.

Redaktur
Penulis