Jakarta – GP Ansor Jakarta Selatan mempertanyakan penolakan kehadiran banner di Posko Pilkada damai yang tersebar dibeberapa titik di 22 Kelurahan se Jakarta Selatan. Padahal, Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Jakarta Selatan Sulton Mu’minah merasa poin-poin didalam isi banner tersebut adalah normatif dan netral.
“Ini merupakan bentuk intimidasi dan jika tidak bisa lagi dimusyawarahkan, maka kami akan laporkan bentuk intimidasi itu kepada pihak Kepolisian,” tegas Sulton, Senin (10/4).
Untuk diketahui, berikut poin isi banner dalam tulisan posko Ansor dan Banser Peduli Pilkada Damai adalah sebagai berikut :
Pertama, Menerima pengaduan apabila ada intimidasi/paksaan dalam memilih Cagub.
Kedua, Kami siap mengurus jenazah yang ditolak
Ketiga, Siap menjaga kerukunan dan Kedamaian dalam Pilkada 2017.
Selain di 22 Kelurahan se Jaksel, lanjut Sulton, pihaknya juga menyasar di titik tertentu yang dianggap rawan gesekan yakni Kecamatan Mampang, Pancoran dan Cilandak. Namun, dia menyayangkan pemasangan spanduk tersebut mendapatkan penolakan dari Pengurus RT dan RW padahal pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.
“Bentuk intimidasi semakin nyata, kami pertanyakan penolakan banner posko Pilkada damai ini,” tukasnya.
Sebelumnya, Pengurus Wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, setidaknya sudah ada 47 posko yang tersebar di wilayah-wilayah, lokasi rentan terjadinya gesekan. Penentuan adanya posko ini sendiri telah melalui proses pengintaian terlebih dahulu.
“Ansor sudah memasang posko 47 titik kelurahan yang menurut kami rawan kekerasan dan radikalisme agama. Hasil pantauan kami Banser yang tidak berseragam, itu ada 47 titik kelurahan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara,” kata Abdul Aziz di Kantor DPP GP Ansor, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/4).
Dia mengungkapkan, posko yang dibangun oleh pihaknya tersebar di wilayah Ibu Kota. Di antaranya 21 posko berada di kawasan Jakarta Selatan, 16 posko di Jakarta Timur dan 10 posko di Jakarta Selatan. Dia berharap dengan adanya posko tersebut menjadikan pesta demokrasi dapat berjalan dengan damai.
“Posko kami siap Pilkada damai tanpa intimidasi. Jadi Ansor sangat menolak kepada cagub yang isinya itu didukung Islam radikal dan Islam garis keras,” tutup Aziz.
Tinggalkan Balasan