Reses II DPRK Teluk Wondama, Amos Waropen Soroti Kepastian Pengalihan Fungsi Wilayah Mawoi

Teluk Wondama – Dusun merupakan ruang kehidupan masyarakat yang memiliki beragam potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun, kehidupan masyarakat di dusun tidak jarang menjadi bagian yang kurang mendapatkan perhatian dalam proses pembangunan, khususnya dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan sesama.

Karena itu, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama pemerintah daerah, mulai dari aspek perlindungan, pemberdayaan, hingga pemanfaatan sumber daya secara arif dan bijaksana.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Reses II Tingkat Kampung/Dusun DPRK Teluk Wondama Tahun 2026 Daerah Pemilihan (Dapil) III yang dilaksanakan di Kampung Dotir, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Selasa (11/8/2026), mulai pukul 09.30 WIT hingga selesai.

Dalam reses tersebut, turut dibahas kondisi Kampung/Dusun Mawoi yang merupakan bagian dari kawasan Semenanjung Utara Pegunungan Wondiboy. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi sebagai bagian dari warisan sejarah, adat, dan budaya Wondama yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat setempat.

Karena itu, keberadaan serta pengelolaan kawasan tersebut diharapkan tetap memperhatikan nilai sejarah, adat, budaya, serta kepentingan masyarakat lokal.

Wakil Ketua III DPRK Teluk Wondama, Drs. Amos Waropen, yang juga berasal dari Fraksi Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus), menegaskan bahwa persoalan Mawoi menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan reses kali ini.

Menurut Amos, reses yang dilakukan secara berturut-turut di wilayah Kampung Dotir menjadi momentum untuk menyampaikan catatan kritis DPRK Teluk Wondama terkait proses mediasi dan rencana pengalihan fungsi wilayah Mawoi untuk pembangunan Bandara Udara Wondama.

“Dalam keberpihakan, dua kali reses yang berturut-turut digelar dengan sasaran pelayanan ke Kampung Dotir, Distrik Wasior, sekaligus menjadi catatan kritis kami DPRK Teluk Wondama terhadap tahap mediasi dan pengalihan fungsi wilayah Mawoi bagi peruntukan rencana pembangunan Bandara Udara Wondama. Yang kian lama masih berselang waktu dan belum ada kepastian capaian peruntukan serta legalitas keabsahan bagi tahapan proses yang dapat memberi kepastian demi kesetaraan hak kelompok masyarakat setempat,” tegas Amos.

Ia menilai keseimbangan antara hak hidup masyarakat dengan kewajiban pelayanan publik harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. Pembangunan, kata dia, harus tetap menghormati manusia, suku, adat, dan budaya sehingga dapat menciptakan kehidupan yang berdampingan secara harmonis.

Menurut Amos, seluruh pihak perlu membangun suasana yang damai melalui proses kerja yang sehat, bermartabat, dan berlandaskan kebijakan yang adil.

“Kita wajib membangun suasana damai melalui etos kerja yang sehat, bermartabat, dan berpegang teguh pada kebijakan yang adil untuk berpihak menegakkan kebenaran dalam seluruh tahapan proses mediasi. Mulai pada tingkat kelembagaan masyarakat adat, keret-marga, dan kelembagaan pemerintah sebagai aktor dinamisator pembangunan dan pembenahan asas kehidupan manusia, sudah semestinya proaktif membangun kolaborasi kerja antar-lembaga dalam menyosialisasikan persoalan ini dengan jelas kepada pihak-pihak kelompok masyarakat terkait,” lanjutnya.

Amos berharap persoalan tersebut dapat menjadi target kerja pemerintah daerah yang terukur sehingga proses penyelesaian dapat berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan konflik di antara kelompok masyarakat.

Reses tersebut berlangsung di Kantor Kampung Dotir dan berjalan dengan lancar. Kegiatan turut dihadiri Kepala Kampung Dotir, Yusak Marani, serta perwakilan OPD bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Teluk Wondama, Yohan Marani.

Sejumlah kelompok masyarakat lokal, termasuk ibu rumah tangga, petani, dan nelayan, turut menyampaikan aspirasi serta berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan reses kemudian ditutup dengan pembagian paket sembako kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung ketahanan ekonomi keluarga di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.