Jakarta – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyoroti keterlibatan TNI dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, pola pelaksanaan program tersebut berisiko menimbulkan persoalan tata kelola di masa mendatang karena dinilai tidak sejalan dengan filosofi dasar koperasi.
“Pasti berisiko. Filosofi demokrasi itu dari bawah ke atas. Koperasi harus muncul dari bawah, diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat. Sementara KDMP ini, semua filosofi dasar koperasi dilanggar karena muncul secara dari atas ke bawah,” ujar Bambang.
Ia menilai model pembentukan KDMP yang digerakkan dari pemerintah pusat berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek penganggaran maupun pelaksanaannya.
“Anggaran dan pelaksana program ini sangat berisiko ke depannya,” katanya.
Bambang juga menyoroti keterlibatan TNI dalam pelaksanaan KDMP. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan adanya dorongan atau pemaksaan dari negara terhadap masyarakat dalam menjalankan program tersebut.
“Saya melihat KDMP ini dilaksanakan dengan melibatkan TNI. Ada pemaksaan oleh negara kepada masyarakat dan sangat mengganggu secara ekonomi. Secara politis memang sangat efektif dalam pembangunan jaringan sampai ke bawah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menilai KDMP berpotensi menjadi instrumen yang memperkuat kontrol negara terhadap ruang partisipasi masyarakat melalui struktur militer.
“KDMP ini berpotensi menjadi alat kekuasaan untuk mengendalikan peran masyarakat melalui TNI,” tegasnya.
Menurut Bambang, pola serupa juga terlihat dalam sejumlah program pemerintah lainnya yang turut melibatkan aparat keamanan.
“Saya melihat tidak hanya TNI, tetapi juga menggunakan kepolisian sebagai perpanjangan tangan dalam program Makan Bergizi Gratis maupun ketahanan pangan, yang menurut saya sangat jauh dari peran mereka,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa semangat Reformasi 1998 adalah mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utamanya masing-masing agar dapat bekerja secara profesional.
“Kalau kita flashback ke tahun 1998, semangatnya adalah TNI dan Polri kembali ke jati dirinya sebagai alat utama pertahanan dan keamanan sehingga bisa bekerja secara profesional,” ujarnya.
Namun, Bambang menilai kondisi yang terjadi saat ini justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya.
“Faktanya sampai saat ini semuanya menjadi kembali seperti sebelum 1998, bahkan lebih parah, karena masih memanfaatkan TNI dan Polri. Ini membuktikan masih rendahnya efektivitas pemerintahan presiden saat ini karena masih menggunakan TNI dan Polri dalam mendorong program-program pemerintahannya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan