Kegagalan Golkar Karawang

Karawang – Politikus Golkar Fahd El Fouz Arafiq menilai Golkar Karawang sejak dibawah kepemimpinan Sri Rahayu semakin tanpa arah.

Bahkan, kata Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Musda yang dianggap kontroversi tujuh bulan yang lalu, semakin menguatkan tudingan kepemimpinan Sri Rahayu tidak menunjukan soliditas dan tidak bisa merangkul semua kekuatan pondasi partai.

“Malah Sri melakukan penguatan kelompoknya sendiri dengan menghabisi kekuatan-kekuatan yang lain, sehingga hari ini kader Partai Golkar merasakan ketidakjelasan arah kepemimpinan Sri Rahayu,” ungkap Fahd hari ini.

Disebutkan dia, banyak sekali dosa-dosa Sri Rahayu sejak menjadi Ketua, antara lain penyusunan kepengurusan DPD Golkar Karawang banyak sekali kader-kader partai lain yang jelas-jelas diragukan kualitasnya, para mantan Caleg partai lain yang hanya punya suara minim dijadikan pengurus inti.

“Akhirnya ini menjadi bahan cemoohan partai lain, sampai muncul istilah Golkar Karawang adalah keranjang sampah,” cetusnya.

Selain itu, kata Fahd, Sri Rahayu juga disebut tidak mampu mengkonsolidasi para pengurus PK se Karawang padahal Sri terpilih hanya klaim ditunjuk oleh DPP Golkar. Realitas di bawah Sri hanya didukung 10 suara dari 33 pemegang hak mandat suara Musda (jadi rahasia umum) yang lalu.

“Banyaknya kegiatan yang dimonopoli oleh segelintir orang-orang baru, dan menyingkirkan para senior dan orang-orang lama, menjadikan kegiatan kepartaian monoton,” sindir Fahd.

Dan yang paling fatal, tambah Fahd, Sri mengeluarkan kebijakan Caretaker untuk 30 PK. Padahal menuju itu semua harus melalui mekanisme yang panjang. 30 Kecamatan diganti semua, apalagi 22 PK yang tidak pro pada waktu Musda, semua dihabisi. Padahal ada komitment bersama antara Sri dan Suryana ( Rival ) bahwa PK tidak akan diganti, diatas materai.

“Inilah pelanggaran AD/ART Golkar, sehingga para Ketua PK se Kab Karawang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Sri Rahayu kepada DPP Golkar dan DPD Golkar Jawa Barat,” sebut dia.

Apalagi, kata dia, kebijakan Sri Rahayu yang mewajibkan para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Karawang untuk menyetor dana aspirasi 1 M peranggota. Itu semua bertentangan dengan semangat Golkar dalam membantu Pembangunan Karawang. Fahd mengaku ironis melihat fenomena beberapa oknum Pengurus Golkar Karawang, diduga mengambil dana/uang dari para pengusaha lokal dengan menjanjikan proyek aspirasi Partai Golkar.

Puncaknya, kata dia, pada Rabu 08 Februari 2017 kemarin di kantor DPD GOLKAR Karawang, ketika Sri memimpin rapat tentang Pengurus PK yang baru, tiba-tiba digeruduk para Ketua PK se Kab Karawang yang di caretaker. Kedatangan mereka mempertanyakan tentang Muscam ilegal dan bertentangan dengan AD ART Partai Golkar.

“Salah satu Ketua PK ikut mengancam akan mengerahkan masa Pengurus PD se Kab Karawang ke DPD Golkar Jabar dan DPP untuk melaporkan tindakan sepihak Sri yang melanggar AD/ART Golkar,” tandasnya.