Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) keukeh dengan pendiriannya untuk tetap melaksanakan aksi Mogok Nasional (Monas) pada tanggal 2 Desember 2016. Himbauan Kapolri pun diacuhkan, dan Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan akan melaksanakan monas dalam bentuk unjuk rasa di 20 Provinsi dan 250 Kabupaten/Kota.

“Buruh tetap akan melakukan unjuk rasa nasional pada tanggal 2 Desember. Dari awal kami tegaskan, aksi kami terpisah dengan GNPF MUI,” tegas Iqbal saat jumpa pers di Hotel Mega Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap agar aksi unjuk rasa selain Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPE MUI) tidak digelar pada 2 Desember 2016. Misalnya, kata Kapolri, rencana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh pada hari yang sama.

“Kita harapkan aksi-aksi diluar itu ditunda setelah hari lain Jangan sampai menganggu kesucian acara ini karena ini memang ibadah,” demikian disampaikan Kapolri seusai bertemu dengan pihak GNPF MUI di Kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

“Termasuk ada rencana kegiatan aksi buruh, misalnya. Jangan sampai nanti di sini sedang berzikir, di sebelahnya teriak-teriak. Akan ganggu kesucian ibadah,” tambah Kapolri.

Namun demikian, lanjut Iqbal, pihaknya tidak bisa pungkiri, bahwa ada irisan isu yang sama dalam Aksi Bela Islam (ABI) III oleh GNPF MUI yakni terkait dengan tuntutan penjarakan Ahok.

Selain persoalan Ahok, kata dia, persoalan utama aksi buruh adalah menyuarakan agar PP 78/2015 di cabut. Sebagaimana diketahui, saat ini KSPI sedang melakukan Judicial Review terhadap PP 78/2015 di Mahkamah Konstitusi.

“Kurang lebih dari 200 ribu buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang akan berunjuk rasa di depan lstana dengan titik kumpul di depan Balaikota DKI Jakarta,” bebernya.

Hal ini berbeda dengan GNPF MUI yang akan melakukan aksi hanya sampai usai shalat Jum’at, namun buruh justru akan melakukan aksinya hingga sore hari.

“Kami akan aksi hingga sore hari,” ucap dia.

Lebih lanjut, Iqbal menegaskan pihaknya juga berharap kepada seluruh rakyat Indonesia agar jangan sampai aksi 2 Desember mempertajam antagonisme horizontal.

“Sebab, problem utama dalam aksi 2 Desember adalah masalah penegakan hukum dan pemiskinan struktural yang dilakukan oleh pemerintah terhadap buruh serta elemen rakyat Indonesia lainnya,” pungkasnya.

Temukan juga kami di Google News.