Menuju Pemilu 2024, Cipayung Plus: Stop Polarisasi, Jangan Terulang Seperti di 2019

Jakarta – Jelang pelaksanaan Pemilu 2024 diharapkan tidak membentuk polarisasi di masyarakat seperti yang terjadi pada 2019 kemarin.

Sehingga, penting kemudian, semua pemangku kepentingan untuk bijak mengendepankan sikap kenegarawanan.

“Saya harap dengan adanya agenda ini bisa menghambat polarisasi yang mana bisa berdampak pada perpecahan khusus nya pada generasi-generasi penerus,” kata Ketua Pelaksanaan acara Simposium Nasional Demokrasi Pancasila Cipayung Plus DKI Jakarta, Fadli Rumakefing, di Gedung Joeang’45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Acara yang mengangkat tema ‘Penguatan dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila Dalam Demokrasi Pemilu di Tahun 2024’ mengundang sejumlah tokoh, diantaranya pemuka agama sekaligus Stafsus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo.

Ia mengatakan, demokrasi Pancasila yang dijalankan Indonesia saat ini terbentuk dari dua perubahan ideologi yakni Kapitalisme dan Komunisme, sehingga terbentuklah ideologi bangsa saat ini yang berdasarkan Pancasila.

“Persoalan kita saat ini adalah Demokrasi kita mudah terpecah dengan pemahaman masing-masing yang terkadang tanpa ada nya refrensi yang kuat sebagai dasar seseorang ataupun kelompok sehingga ini lah yang membuat ada nya perpecahan dalam berdemokrasi,” ucap Benny.

Tak dipungkiri, sambung dia, revolusi digital saat ini sangat mempengaruhi seluruh elemen kehidupan. Tak ayal, ini menjadikan teknologi bagian dari sebuah proses demokrasi dan ini sedang terjadi.

Lalu, kata dia, apa yang akan terjadi pada kita terutama bagi demokrasi Indonesia khususnya dalam demokrasi digital?

“Demokrasi yang bermartabat adalah ketika kita mengembalikan dasar yang sedari dulu sudah di bentuk oleh para tokoh-tokoh Indonesia yaitu demokrasi yang berdasarkan pada ideologi-ideologi Pancasila,” ujar dia.

“Apa yang bisa kita lakukan saat ini khusus nya kelompok Cipayung Plus adalah dengan menyuarakan suara nya dengan demokrasi digital yang saat ini ada dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga tidak ada unsur sara, apa itu agama, suku dan ras untuk menjaga etika dalam berdemokrasi,” pungkasnya.