Jakarta – Peneliti politik senior dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai pasca digulirkannya isu sara saat ini, terbukti berdasarkan hasil survei dari Lingkar Survei Indonesia (LSI) menembus angka 56% warga Jakarta tidak sepakat dengan pemimpin non-muslim. Melihat fenomena tersebut, Karyono merasa ada misteri apakah benar jika Jakarta yang dihuni oleh masyarakat heterogen dan kosmopolitan mampu digarap dengan isu SARA semacam ini.
“Saya terus terang kaget, betulkah ada 56% pemilih muslim di DKI Jakarat tolak pemimpin non-muslim. Jangan-jangan ini ada korelasinya antara dengan aksi 411 kemarin,” ungkap Karyono saat diskusi bertajuk “Siapakah di Balik Gerakan 411?” di Cheese Cake Factory, Menteng, Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Lebih lanjut, pengamat politik itu ingin melihat dari sisi persaingan perebutan kekuasaan yang terjadi di DKI Jakarta. Yakni petahana melawan dua kontestan baru, yakni mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja Jilid I, dan anak kandung dari mantan Presiden Indonesia ke-6. Menurut Karyono, beberapa hasil yang diperoleh beberapa lembaga survei di Indonesia, ternyata sampai saat ini elektabilitas dan popularitas calon Gubernur DKI petahana, Ahok masih terbilang tinggi, yakni di atas 50%. Jika melihat dari realitas ini, tak menutup kemungkinan ada upaya dari salah satu atau kedua pasangan calon penantangnya akan melakukan upaya pelemahan peringkat itu.
“Elektabilitas Ahok jauh di atas dua pesaingnya. Dalam kompetisi elektoral seperti ini, wajar jika 2 kontestan melakukan downgrade elektabilitas lawan yakni Ahok,” ucap dia.
Dikatakan dia, upaya yang telah terbaca untuk melemahkan Ahok adalah dengan diluncurkannya beberapa isu besar yang tentu telah cukup mengusik. Diantaranya adalah kasus Sumber Waras, kasus penggusuran, kasus etika dan gaya bicara, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, disebutkan Karyono, pengguliran isu seperti itu ternyata tak cukup mampu menjadi alat untuk melemahkan mantan Bupati Belitung Timur itu.
“Mulai dari kasus Sumber Waras, kasus penggusuran, kasus reklamasi, dan kasus etika komunikasi, itu semua yang jauh saat isu SARA muncul dan saudah diluncurkan,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan