Jokowi Diminta Bersih-Bersih Pejabat Sisa Rezim SBY di BUMN

Jakarta – Sekertaris Jenderal Sentral Kajian Strategis Mahasiswa Chairullah Talaohu meminta negara harus hadir menyelesaikan persoalan yang terjadi di Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). Kata Chairullah, persoalan pejabat negara menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum adalah jawaban bagaimana negara tidak serius dalam menangani kerugian yang terjadi di dalam Kementerian BUMN.

“Saat Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai dengan Joko Widodo, negara masih belum terlihat serius dalam menjalankan fungsi controlnya terhadap BUMN,” kata Irul, Minggu (23/10).

Dikatakan dia, praktek kerja yang tidak profesional di BUMN telah mengakibatkan negara harus menjadikan sentral fokusnya terhadap kementerian (BUMN). Hal ini berakibat negara yang seharusnya menjalankan progam-program kerjanya dengan konsep nawacita pada akhirnya harus kembali hadir memperbaiki Kementrian (BUMN).

“Kami rasa Presiden harus segera fokus dalam seluruh leading sector didalam Kementerian BUMN itu. Sebab jika di biarkan hal ini akan berdampak konsekuensinya nawacita gagal. Ia mengingatkan Direktur BUMN masih di kuasai atau dijabat oleh oknum yang sampai saat ini diduga kuat adalah bekas pemimpin lama.

“Ini adalah masalah serius yang seharusnya negara melalui bapak Jokowi harus hadir dngan lembaga hukum negara Indonesia sehingga persoalan ataupun praktek KKN bisa dimusnakan di dalam Kementerian itu,” ucapnya.

Irul menambahkan dua tahun perjalanan pemerintahan Jokowi harus tepat untuk mengkonsepnya reformasi birokrasi sesuai dengan Nawacita, jangan sampai KKN masih berjalan dikarenakan adanya pengganjal. Nawacita di kumandangkan sebagai poros maritim dunia masih tertinggal jauh dari harapan, negara bangsa yang multikultur seperti Indonesia harus di pahami pula, karena jika tidak akan gagal total dengan harapan nawacita.

“Ingat Tol Laut bisa berjalanan dengan budaya multikultur di Republik Indonesia kalaupun Poros Maritim dan Nawacita berjalan dengan baik,” tambahnya.

Menurut dia, jika ada oknum yang terlibat dalam struktur dari rezim sebelumnya dan disinyalir tidak bekerja untuk NKRI maka siap-siap saja negara akan lebih parah.

“Ini akan lebih parah dan pemerintahan Jokowi gagal total. Bukan hanya harapan kami ini adalah harapan kedaulatan sehingga Presiden Jokowi harus mengambil langkah tegas demi keselamatan BUMN kita,” tandasnya.