Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai genap dua tahun pemerintahan Jokowi-JK pada Kamis besok (20/10/2016), tak banyak melakukan perubahan nasib yang dirasakan buruh dan rakyat kecil.
Oleh karenanya, Presiden KSPI Said Iqbal mengaku kaum buruh menyatakan Presiden Jokowi telah gagal mensejahterakan buruh dan rakyat kecil.
“Hal ini tercermin dari beberapa kebijakannya yang dalam 2 tahun telah menurunkan daya beli masyarakat, bertambahnya angka kemiskinan, dan meningkatnya angka pengangguran,” ujar Iqbal, Rabu (19/10/2016).
Disebutkan dia, penyebab kegagalan itu adalah kembalinya rezim upah murah dengan terbitnya PP No 78/2015 bahkan upah rata-rata buruh Indonesia lebih rendah dari Vietnam, Philipina, dan Thailand (data ILO 2014-2015). Bahkan, kata dia, makin melebarnya kesenjangan pendapatan rakyat yang terlihat angka gini ratio 2016 oleh world bank = 0,42 sehingga APBN/APBD dan hasil pembangunan hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
“Maraknya PHK besar-besaran (die) industri otomotif elektronik farmasi garmen yang dalam 3 bulan Januari-Marer 2016 terjadi PHK 36268 buruh,” ujarnya.
Masih kata Iqbal, gagalnya pengadaan 1 juta rumah buat buruh dan rakyat kecil yang hanya tercapai 30%-40% saja. Juga membanjirnya jutaan Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang tidak terampil (unskill worker) yang melanggar UU dan mengancam pekerja lokal dan pemerintah tidak berdaya dan membiarkan saja.
“Meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi terhadap buruh aktivis ham dan petani,” terang dia.
Kebijakan Tax Amnesty juga tak luput dari sorotan kaum buruh. Mereka menganggap UU Tax Amnesty telah menciderai rasa keadilan buruh dan rakyat yang taat bayar pajak namun penjahat/maling pajak malah diampuni.
“Ini justru melanggar UUD 45 pasal 23A 27, 28F dan faktanya target jumlah dana dari luar negeri (repatriasi) tidak tercapai yang katanya buat memperkuat investasi sehingga tax amnesty ini hanya pintu masuk menghalalkan dan haram korupsi trafficking narkoba.
“Pemerintah yang janji mengangkat guru honorer menjadi PNS juga tidak dijalankan sehingga jutaan guru tersebut bergaji Rp 300 ribuan dengan masa kerja puluhan tahun,” ucap dia.
Lebih jauh, Iqbal mengatakan kegaduhan politik dengan mengintervensi dan mengadu domba parpol melalui Menkumham persis seperti gaya soeharto, dimana hutang bertambah persis Soeharto yang gemar berhutang tapi buruh dan rakyat tidak pernah sejahterah ditambah lagi gemar membuat proyek mercusuar seperti proyek kereta cepat Jakarta – Bandung.
“Akhirnya dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK buruh ingin mengatakan selamat datang pemerintah orde baru jilid 2 yang penuh pencitraan dengan slogan kerja kerja kerja. Target penerimaan riil pajak dan angka pertumbuhan ekonomi tidak pernah tercapai selama pemerintahan Jokowi-JK. Masih butuh pencitraan untuk 3 tahun lagi,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan