Jakarta – Tak terasa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK telah diberi amanah rakyat untuk memimpin negeri ini. Tepatnya pada 20 Oktober 2016 nanti genap berusia 2 tahun. Berbagai hambatan dan rintangan pun telah menjadi makanan keseharian kabinet Jokowi-JK dalam mewujudkan visi besar Nawacita Jokowi-JK.
Selama dua tahun itu, tak hanya pujian bahkan kritik pun dilontarkan berbagai kalangan. Rakyatpun mengevaluasi apakah sejauh ini pemerintahan sudah berjalan sesuai prinsip good governance dan komitmen dengan janji-janji saat kampanye. Diawal panggungnya Jokowi-JK meraih simpati rakyat, cara blusukan ditengah masyarakat membuat Presiden dikenal sebagai pemimpin yang merakyat. Kini imej tersebut semakin memudar.
Untuk mengevaluasi pemerintahan Jokowi-JK itu, ribuan massa dari berbagai elemen massa mulai dari mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan buruh mengancam akan turun ke jalan menggepung Istana Negara, Kamis besok (20/10/2016). Salah satu massa yang memastikan akan turun gunung adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menyerukan lima tuntutan reformasi mahasiswa diantaranya pertama, tindak tegas mafia kasus pembakaran hutan dan lahan.
“Kami juga akan menolak reklamasi teluk Benoa dan teluk Jakarta,” tegas Ketua BEM SI Bagus Tito Wibisono, Rabu (19/10/2016).
Selain itu, Ketua BEM UNJ itu juga menyoroti kebijakan pemerintahan yang baru-baru ini dilakukan yakni menolak Tax Amnesty yang dinilai tidak pro rakyat dan menolak perpanjangan izin ekspor konsentrat setelah Januari 2017 dan komitmen terhadap usaha hilirisasi minerba.
“Cabut juga hukuman kebiri, selesaikan akar permasalahan kejahatan seksual pada perempuan dan anak,” beber dia.
Lebih lanjut, Bagus mengaku menargetkan 2000 massa BEM mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali akan akan berunjuk rasa menyikapi persoalan tersebut.
2 Tahun Jokowi-JK, Cipayung Plus: Masih Ada Kekurangan
Lain hal Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Nasional yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus itu justru menggugat janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK. Mereka menilai apa yang dicapai Jokowi-JK dalam dua tahun pemerintahan ini masih jauh dari janji kampanyenya.
“Kami juga akan mengevaluasi 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang masih belum memuaskan dari berbagai bidang, dan ada kekurangan baik dari sisi ekonomi, hukum, dan pertahanan. Ini masih ada persoalan,” ujar Ketua PB HMI Mahyudin.
Mahyudin mengatakan HMI akan menurunkan massa nya hingga 300-500 massa untuk menargetkan 2 ribu orang didepan Istana. Saat ini pihaknya bersama elemen Cipayung Plus sedang menggelar simposium nasional mahasiswa Indonesia yang akan diikuti 500 an perwakilan mahasiswa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan hasilnya akan disampaikan manifesto didepan Istana Negara pada 20 Oktober 2016 sebagai puncak rangkaian kegiatan.
“Target 2000 an mahasiswa tergabung Aliansi Mahasiswa Menggugat akan ikut turun ke jalan, dan rapat umum juga akan dilaksanakan diseluruh Kabupaten/Kota se Indonesia,” tukasnya.
Kelompok Cipayung Plus terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Buddist Indonesia (Hikmahbudi), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Pelajar Islam Indonesia (PII), HIMMAH, dan LMND.
Buruh Sikapi Upah Murah
Tak mau ketinggalan elemen buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pemerintahan Jokowi-JK telah gagal mensejahterahkan rakyat dan kaum buruh. ratusan massa KSPI itu akan menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, Kamis (20/10).
“Massa ndak terlalu banyak untuk besok, tapi akan kami sikapi untuk evaluasi 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK ini,” kata Sekjen KSPI M Rusdi.
Mereka menyampaikan beberapa isu diantaranya pertama, menerbitkan PP. Upah murah yang membuat daya beli buruh / masyarakat jatuh, menerbitkan PP pensiun terjelek sedunia no 45 dengan iuran hanya 3% dan manfaat yang diterima hanya 15% – 40%.
“Mengeluarkan kebijakan Pengampunan pajak bagi pengusaha hitam UU No 11 tahun 2016, disaat negara defisit dan pemasukan pajak gagal mencapai target. Dan memberi ruang terbuka bagi TKA China yang unskill disaat pengangguran masih tinggi,” sesal dia.
Tak hanya itu isu lainnya yang disoroti adalah utang dan gini ratio yang terus meningkat namun PDB / pertumbuhan ekonomi turun. Dan isu terakhir adalah pemerintahan telah batal mengangkat 440 ribu honorer yang telah dijanjikan.
Tinggalkan Balasan