Jakarta – Indonesia harus bisa menaklukkan tiga tantangan dalam menghadapi ancaman resesi global yang bakal menghantui dunia pada tahun 2023 mendatang.

Resesi sendiri merupakan fenomena turunnya perekonomian dunia karena dipicu oleh inflasi alias naiknya harga-harga.

Menyoroti fenomena hantu resesi 2023, Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa mendorong dan mendukung Presiden Jokowi menginstruksikan memanggil Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Menkeu untuk menghadapi ancaman krisis moneter tersebut.

“Presiden agar panggil Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Menkeu agar Indonesia terhindar hantu resesi. Krisis moneter bisa terjadi, dan 66 Negara di ambang inflasi pasca diterpa badai Covid-19,” tegas Willy Prakarsa, hari ini.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk bisa menghasilkan devisa dan penambahan pendapatan APBN. Oleh karenanya, Willy juga meminta Dirjen Pajak beserta auditor profesional turun gunung memeriksa semua perusahaan swasta raksasa yang bercokol di Indonesia, khususnya wilayah Tangsel.

“Audit pembayaran pajaknya, taat pajak bukan tax amnesty. Kami khawatir ada indikasi pengemplangan pajak,” tuturnya.

Kata dia, salah satu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia adalah kumpulkan pajak dari perusahaan-perusahaan besar ditengah ancaman resesi 2023 ini. Karena, kata dia, perusahaan besar itu telah lama menikmati keuntungan dari pasar di Indonesia yang besar.

“JARI 98 berupaya memberikan solusi dan memberikan dukungan kepada Pemerintahan Jokowi agar bisa terhindar dari ancaman hantu resesi. Buka audit secara transparan dan publikasikan ke semua media. Berangkat dari rasa kepedulian dan keprihatinan atas kondisi proses pemulihan ekonomi, inilah harusnya dimulai dari pajak,” pungkasnya.

Temukan juga kami di Google News.