Geruduk Istana, Driver Online Ogah KIR dan Bikin SIM A Umum

Jakarta – Ratusan massa tergabung dalam Komunitas Driver Online Se – Jabotabek berunjuk rasa didepan Istana Negara, Jakarta, Senin (19/9/2016). Mereka menyerukan menolak Peraturan Menteri (Permen/PM) Perhubungan No.32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terutama terkait balik nama kendaraan, uji KIR dan penggunaan SIM A umum untuk para pengemudi transportasi Online.

“Kami minta batalkan ataupun cabut Peraruran Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016 dalam membuat Permen tersebut Pemerintah tidak pernah mengikut sertakan kami selaku Driver (mitra) dari Transportasi Online dan salah satu stake holder,” tegas Koordinator aksi Ronaldy Dhubian.

Dalam aksi yang sempat diguyur hujan tersebut, para demonstran juga membawa alat peraga berupa spanduk dan poster bertuliskan “Kami butuh pekerjaan bukan penjegalan, Jangan berpihak pada korporasi dan Kami hanya mencari rezeki yang halal”.

Selain itu, kata Ronaldy, Permen tersebut jelas telah membuktikan Pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil (Driver) yang membutuhkan pekerjaan halal dan masyarakat Jakarta yang membutuhkan moda transportasi yang mudah, murah, nyaman dan aman.

“Pemerintah hanya peduli terhadap pada kepentingan – kepentingan pemilik modal dan tidak terhadap rakyatnya,” kata dia.

Ronaldy melanjutkan pihaknya menolak untuk melakukan KIR karena kendaraan mereka bukanlah angkutan umum, Apabila kami dipaksakan untuk melaksanakan KIR, maka
akan dirugikan karena ansuransi terhadap kendaraan itu akan batal demi hukum karena dipergunakan layaknya angkutan umum.

“Kami menolak untuk menggunakan surat ijin mengemudi A umum, dikarenakan kendaraan kami bukanlah kendaraan berplat kuning ataupun kendaraan umum dan bertentangan dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas dan angkutan jalan,” beber dia.

Tak hanya itu, sambung Ronaldy, pihaknya menolak dengan keras balik nama STNK kendaraan ke perusahaan PT. ataupun koperasi sesuai yang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016.

“Kami meminta kepada Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi untuk dapat memenuhi tuntutan kami ini, dikarenakan kami hanyalah rakyat kecil yang ingin mencari nafkah secara halal dan sesuai janji Presiden pada saat kampanye yang berjanji akan berpihak kepada rakyat kecil,” tandasnya.