Jakarta – Puluhan massa tergabung dalam Front Mahasiswa Maluku Tengah Jakarta kembali berunjuk rasa di empat titik diantaranya, DPP Partai Golkar, DPP PKB, DPP PKPI, dam DPP PDI Perjuangan. Mereka menyerukan kepada partai politik (parpol) agar tidak memilih dan merekomendasikan Calon Bupati Maluku Tengah dari keluarga dinasti.
“Kami mendesak agar parpol untuk tidak memberikan rekomendasi kepada petahana alias dinasti politik Maluku Tengah,” tegas Koordinator aksi Chairullah T saat berorasi, Selasa (23/8/2016).
Menurut Chairullah, jika parpol pro terhadap pemberantasan korupsi maka mari bersama-sama untuk menyatakan stop terhadap praktek politik di dinasti Maluku Tengah. Kata dia, kekuasaan satu keluarga di sebuah daerah dinilai sangat merugikan negara ini. Tidak bisa dipungkiri selama ini banyak terjadi kekuasaan oleh satu keluarga secara turun temurun dan berkesinambungan di suatu daerah di negara ini seperti di Maluku Tengah.
“Kekuasaan Dinasti di Maluku Tengah ternyata diduga pula banyak menimbulkan kerugian negara dengan dikuasainya sektor-sektor yang strategis,” jelasnya.
Selain itu, Chairullah mensinyalir bahwa selama ini diduga banyaknya terjadi kecurangan, mark up serta pengadaan barang dan jasa yang menyalah aturan terjadi di Maluku Tengah dan tidak tersentuh sama sekali oleh tangan hukum. Bahkanm kata dia, demokrasi suatu bangsa akan rusak karena dinasti politik. Apalagi sisa-sisa politik patrnalistik dan feodalisme di daerah itu sangat kental, sehingga mempermudah meunumbuhkan politik dinasti tersebut. Karena itu, dalam pemilu itu harus ada partisipasi aktif rakyat dengan pemilih yang cerdas, agar menghasilkan pemimpin yang diharapkan.
“Kasus disuapnya hakim MK oleh calon dari dinasti politik juga merupakan salah satu bentuk dari rusaknya demokrasi di negara ini. Itu menunjukkan perselingkungan politik berdampak negatif terhadap birokrasi penegakan hukum, sehingga birokrasi tidak akuntabel, tidak transparan, menyuburkan KKN dan seterusnya,” bebernya.
Chairullah menambahkan bahwa dinasti politik memiskinkan rakyat dan merusak agenda demokrasi. Oleh karenanya, Maluku Tengah, sebagai Kabupaten tertua di Provinsi Maluku, dan masuk dalam kategori Kabupaten tertinggal berharap parpol tidak merekomendasikan pemimpin dari calon petahana atau dinasti.
“Partai Politik silahkan berikan rekomendasi kepada siapapun tapi jangan kepada Dinasti/Petahana,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan