Bagian dari Koalisi Pemerintah, Barikade 98 Minta Prabowo Mundur Atau Pecat Fadli Zon

Jakarta – Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani menilai masuknya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi Ma’ruf amin adalah sesuatu yang sejak awal disesali oleh kawan-kawan Barikade 98.

“Kami bahkan menilai sejak awal tidak ada manfaatnya sama sekali masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi Ma’ruf amin,” ujar Benny Rhamdani dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (17/11/2021).

Menurut Benny, sejak Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI pada 23 Oktober 2019 lalu, sampai saat ini pendukung Prabowo tetap melakukan serangan kepada pemerintahan Jokowi Ma’ruf Amin.

“Sikap Fadli Zon ini, bahkan sejak awal Prabowo diberi posisi sebagai Menhan RI, dan satu kursi (menteri) lainnya ditempati kader partai Gerindra, Fadli Zon terus melakukan serangan kepada pemerintah Jokowi Ma’ruf Amin,” katanya.

“Bahkan terkadang serangan-serangan Fadli Zon ini adalah serangan yang mengarah kepada pribadi Jokowi dengan melemparkan berita bohong, cenderung menghasut masyarakat,” tambahnya.

Padahal, kata Benny, jika hanya kritik terhadap pemerintahan, Barikade 98 menghormati siapapun termasuk kepada partai politik yang bukan menjadi bagian pendukung pemerintah.

“Kami ingin buktikan, hingga hari ini kami tidak pernah mempersoalkan kritik Partai Demokrat, tidak pernah mempersoalkan kritik dari PKS. Tidak pernah kami mengomentari kritik-kritik partai yang tidak menjadi bagian pemerintah,” tegas Benny.

Benny pun menjelaskan alasan pihaknya harus mempersoalkan sikap Fadli Zon tersebut. “Karena ia adalah kader Partai Gerindra. Dan Gerindra serta Prabowo saat ini menjadi bagian koalisi pemerintah, yang konsekuensi logis ketika sudah menjadi bagian koalisi harus memberikan dukungan penuh kepada kebijakan-kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Dalam pandangan Barikade 98, kata Benny, konsekuensi logis bahkan moral dan etis, bergabungnya partai politik dalam koalisi pemerintah atau pemenang Pilpres, termasuk Gerindra, maka sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus dan kader partai wajib memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah.

“Jadi tidak hanya konsekuensi logis tapi secara moral dan etis, siapapun partai politik sekali pun awalnya oposisi atau bukan bagian dari pihak pemenang dalam Pilpres, tapi ketika dia menyatakan bergabung dalam koalisi, maka wajib hukumnya untuk memberikan dukungan penuh kepada program-program Pemerintah,” pungkas Benny.