by

Ekonom : Pandora Papers, Sinyal Penting Persoalan Etika Pejabat Publik dan Lemahnya Reformasi Perpajakan

-Nasional-2,574 views

Ekonom senior, Fadhil Hasan menyatakan bahwa pandora papers menunjukan ada persoalan etika dan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pejabat publik yang menjabat juga sebagai pengusaha. Hal tersebut disampaikan dalam Webinar Narasi Institute berjudul APBN 2022, Perpajakan dan Pandora Papers Jumat 8/10.

“Bahwa adanya Pandora Papers menunjukkan etis yang rendah pada sebagian pengusaha dan pejabat kita, mereka yang tersebut namanya perlu didorong mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas terutama juga semua pejabat yang memiliki fungsi ganda sebagai pengusaha dan penguasa sehingga conflict of interest dapat dihindari” Ujar Fadhil Hasan.

Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Ahli Kebijakan Narasi Institute ingatkan praktik dwifungsi antara penguasa dan pengusaha dalam satu individu pasti menyebabkan conflict of interest dan pembentukan cangkang investasi oleh mereka itu harus dianggap melanggar hukum karena memberikan insentif untuk praktik kotor korupsi sehingga dapat rusaknya kredibilitas pemerintahan.

“Pandora Paper merupakan laporan tentang praktek transfer aset untuk dapat menghindari pajak dalam bisnis yang sah atau untuk dapat menyembunyikan uang kejahatan (money laundring), sehingga pejabat publik yang termuat dalam paper tersebut harus menjelaskan ke publik, jika tidak maka kredibilitas kepemimpinan politiknya menjadi hancur atau leadership pemerintahan keseluruhan akan dipertanyakan. Oleh sebab ada bahaya kehilangan kepercayaan publik, maka pejabat publik yang tercantum namanya dalam pandora paper harus dianggap melangar hukum dan pihak penegak hukum harus mengusut aset mereka itu” Ujar Achmad Nur Hidayat.

Fadhil Hasan menilai dengan disahkannya UU HPP dapat meningkatkan penerimaan negara di masa depan.
“Dalam APBN 2022 diperkirakan penerimaan negara akan mencapai Rp 1.846 triliun sementara pengeluaran akan berkisar sebesar 2.714 triliun sehingga defisit akan mencapai Rp 868 triliun atau 4,85% dari PDB. Defisit diperkirakan akan terus menurun menjadi 2,97% dari PDB pada tahun 2023. Untuk mencapai meningkatkan penerimaan negara pemerintah melakukan salah satunya adalah reformasi perpajakan mencakup reformasi kebijakan dan adminsitrasi untuk mencapai sebuah sistema perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel. RUU HPP yang baru saja disahkan bersama DPR mencakup perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku tahun pajak 2022, perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku mulai tanggal diundangkan, Program Pengungkapan Sukarela yang berlaku 1 Januari s.d. 30 Juni 2022, Pajak Karbon yang mulai berlaku 1 April 2022 dan Perubahan UU Cukai yang berlaku mulai tanggal diundangkan” Ujar Fadhil Hasan.

Fadhil Hasan menyatakan bahwa sebenarnya UU HPP ini baik untuk meningkatkan ratio perpajakan Indonesia.
“Pemerintah menyatakan dengan adanya UU HPP yang baru maka akan diperoleh peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan dibanding dengan skenario business as usual (BAU). Diperkirakan ratio perpajakan akan tumbuh 12,1% dibandingkan dengan adanya UU HPP dibandingkan dengan 8,92% dengan BAU. Rasio perpajakan akan meningkat menjadi masing 8,56 pada tahun 2022 dan kemudian pada tahun 2025 akan mencapai 10,12% pada tahun 2025 dibandingkan dengan 8,44% pada tahun 2022 dan 8,58% pada tahun 2025 dengan BAU.” Ujar Fadhil Hasan.

Fadhil berharap reformasi perpajakan dalam UU HPP jangan dirusak dengan pandora papers

“Potensi penerimaan negara dari sektor pajak masih cukup besar jika praktek-praktek seperti ini dapat dihilangkan. Pertanyaannya adalah apakah reformasi perpajakan yang sedang dilakukan akan dapat menyasar praktek-praktek seperti ini. Upaya peningkatan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan agar defisit kembali pada level 3% dan fiskal yang berkelanjutan dapat tercapai dapa

Comment

News Feed