Pakar Ekonomi, Sosial dan Politik Bicara : Masa Jabatan 3 Periode Itu Kontroversial

Muhammad Qodari, penggagas relawan Jokowi-Prabowo mengatakan bahwa pasca bergabungnya Prabowo ke kabinet Jokowi menurut Data Kominfo berita Hoax turun signifikan sehingga isu Jokoei-Prabowo untuk mengakhiri pembelahan.

“Bergabungnya Prabowo berhasil menurunkan berita hoax turun 80 person berdasarkan hitungan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)” Ujar Qodari dalam Zoominari Narasi Insitute Jumat 25/6.

Qodari menginginkan Indonesia kedepan bukan lagi Indonesia yang terbelah akibat politik, bagaimana pembelahan yang terjadi Di Indonesia pasca pilpres bahkan sebelumnya pasca pilgub DKI Jakarta bisa diminimalisir dengan ide bergabungnya Prabowo ke Jokowi

“Ide kepemimpinan 2024 adalah Jokowi-Prabowo adalah ide menghindari terjadinya konflik horizontal seperti yang terjadi di Syria dan Afganistan” Ujar Qodari dalam acara yang dihadiri berbagi pakar sosial, politik dan ekonomi diantaranya Chusnul Mar’iyah PhD (Pakar Ilmu Politik), Wijayanto, PhD (Pakar Media LP3ES), Chudry Sitompul PhD (Pakar Hukum) dalam forum Narasi Institute.

Berbeda dengan Qodari, Guru Besar Ekonomi IPB Prof Didin S Damanhuri menyatakan bahwa Ide Qodari adalah Ide “fear scenario” atau menjual ketakutan, seolah-olah Indonesia akan pecah bila Ide tersebut tidak terlaksana.

“Isu pembelahan selalu ada dalam politik Indonesia bahkan sejak 1955. Kategorisasi antara santri dan abangan yang lama dihembuskan ternyata sudah hampir tidak relevan karena yang terjadi saat ini partai nasionalis mendekati agamis dan partai partai agamis juga mendekati nasionalis.” Ujar Prof Didin S Damanhuri dalam Zoominari yang diselenggarakan Narasi Institute yang dipandu oleh dua foundernya Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan.

Didin S Damanhuri menyarankan agar ide menjual ketakutan tersebut jangan diteruskan karena berdasarkan sejarah saat kekuasaan hendak memperpanjang melebihi seharusnya maka ada agenda buruk yang akan menimpa kekuasaan tersebut.

“Akan ada agenda terburuk yang menimpa pemerintahan demokratis bila ingin memperpanjang kekuasaannya melebihi ketentutan seperti saat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan saat Soeharto dibujuk untuk terus melanjutkan sampai 32 tahun” Ujar Didin

Didin melihat cara mengakhiri pembelahan bukan dengan memasangkan Jokowi-Prabowo namun dengan mengurai eksistensi oligarki penghisap rakyat yang menguat saat ini.

“Kita harus akhiri pembelahan karena eksistensi oligarki, tidak ada yang happy karena ekstensi oligarki saat ini baik partai politik pendukung pemerintah maupun partai politik oposisi. Semua seharusnya bersatu melawan oligarki itu cara tepat mengakhiri pembelahan” Ujar Didin S Damanhuri.

Didin mengatakan alasan perpanjang tiga periode tidak tepat karena melawan agenda reformasi. Reformasi telah mengakhiri kecelakaan sejarah dimana presiden dijatuhkan karena tidak adanya pembatasan periode menurutnya.

Didin pun meminta Presiden Jokowi fokus pemulihan ekonomi akibat COVID19 varian baru delta tanpa ada niat memperpanjang kekuasaannya. Didin mengingatkan Indonesia saat ini menjadi negara ke-5 di dunia dengan tingkat inveksi tertinggi di dunia, harusnya Presiden fokus penanganan hal tersebut.

“Presiden seharusnya fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan karena saat ini pola APBN tidak lagi digerakan untuk mendorong permintaan. Bansos sudah dihentikan sejak April 2021, bahkan stimulus kesehatan juga sudah dikurangi. Presiden harus melengkapi stimulus fiskal dengan APBNP 2021 dimana diadakan tambahan anggaran untuk mengaktivasi permintaan ekonomi” Ujar Guru Besar Ekonomi tersebut dalam Narasi Institute yang dipandu oleh dua founder Achmad Nur Hidayat dan Fadhil Hasan.

Qodari merespon bahwa ide mendukung Jokowi tiga periode adalah karena Jokowi didukung rakyat dari awal bukan dari Oligarki, karena kalau bicara oligarki yang awalnya didukung menjadi presiden adalah Megawati dan bukan Jokowi.

“Jokowi itu didukung rakyat dari awal bukan dari didukung oligarkhi karena kalau bicara oligarkhi yang awalnya didukung menjadi presiden adalah Megawati dan bukan Jokowi. Sama seperti juga Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat” Ujar Qodari

Chusnul Mar’iyah mengingatkan Qodari bahwa narasi menyudutkan islam sebagai sumber pembelahan itu berbahaya.

“Seolah sumber pembelahan karena islam padahal sebagian besar bangsa Indonesia ini dahulu adalah kerajaan-kerajaan Islam dan Kesultanan-kesultanan Islam tapi saat ini ketika pemilu ada aspirasi Islam 😎 maka seolah-olah distigma sebagai politik identitas yang buruk. Ujar Chusnul Mariyah

Achmad Nur Hidayat menyarankan Presiden Jokowi perlu menyampaikan kepada para pendukungnya untuk menghentikan wacana presiden 3 periode tersebut dan fokus pada penanganan varian delta COVID 19.

“Masyarakat sedang berjuang terhadap COVID varian delta yang ganas, para elit jangan bicara kekuasaan untuk 2024” Ujar Achmad Nur Hidayat.

Achmad Nur Hidayat memandang publik sulit mencerna ide wacana tiga periode di saat publik sedang bingung dan terancam kesehatannya.

“Bagaimana mungkin publik bisa mencerna gagasan tersebut jika pandemi ini masih menjadi ancaman nyata” Ujar Achmad Nur Hidayat.

Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik dan Pendiri Narasi Insitute mengingatkan bahwa Pemerintah sedang terancam dengan serangan COVID19 varian baru, karena itu fokus saja kepada pemulihan kesehatan dan ekonomi.

“Kita harus diakui bahwa penanganan COVID pada 2020 lebih baik daripada tahun ini 2021 dimana terlalu banyak narasi-narasi inkonsisten pemerintah soal pemulihan ekonomi diantaranya soal pajak PPN Sembako, Pendidikan, Kesehatan, Isu Pemindahan IKN dan ditambah lagi isu tiga periode yang sebenarnya tidak membantu pemulihan kesehatan dan ekonomi saat ini. Ujar Achmad Nur Hidayat

Chusnul Mar’iyah, Pakar Ilmu Politik UI, mengatakan bahwa persoalan leadership adalah persoalan besar bangsa Indonesia hari ini.

“Saat ini persoalan utama dari negeri ini adalah persoalan Leadership dan yang paling bertanggungjawab atas krisis leadership tersebut adalah partai politik dan Media” ujar Chusnul Mar’iyah dalam Zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute.

Chusnul mengatakan heran dengan adanya ide tiga periode disaat utang menggunung, indeks korupsi meningkat dan indeks demokrasi menurun.

“Utang menggunung, indeks korupsi meningkat dan indeks demokrasi menurun, Kok bisa ada ide presiden tiga periode. Itu ide darimana? Ujar Chusnul Mariyah

Wijayanto, Pakar Media dari LP3ES mengingatkan bahwa jabatan presiden harus dibatasi dua periode.

“Mengapa periode jabatan presiden dibatasi 2 periode karena sejarah telah menunjukkan baik di dunia maupun di Indonesia jika jabatan presiden tidak dibatasi maka akan berakhir buruk akhirnya. Ujar Wijayanto peneliti dari LP3ES.