Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut Pegawai Negeri atau anggota dewan perjalanan dinas adalah pekerjaan yang paling mengasyikan dan menyenangkan. Karena dianggap gratis, dan dapat penghasilan tambahan yang lumayan banyak. Walaupun begitu, kata dia, perjalanan dinas bagi pegawai negeri dan anggota dewan, juga sebuah modus.

“Modus penyimpangan perjalanan dinas bermacam macam, dan berpotensi merugikan negara,” kata Uchok, Kamis (4/8).

Dari modus ini, lanjut dia, sesuai audit BPK tahun 2015 ada potensi kerugian negara sebesar Rp.99.643.354.551 dengan penjelasan modus modus sebagai berikut.
a). Belum ada bukti pertanggungjawaban dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.80.434.106.748;
b). Nama dan nomor tiket tidak sesuai dgn manifest atau tiket palsu dengan kerugian negara sebesar Rp.2.661.138.670 ;
c). Harga tiket tidak sesuau dengan yang sebenarnya atau mark up dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.2.905.248.735;
d). Adanya perjalanan dinas rangkap dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.202.734.400 ;
e). Belanja perjalanan dinas fiktif dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.3.762.476.014 ;
f). Belanja perjalanan dinas belum sesuai kententuan atau kelebihan pembayaran dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.9.677.649.944

Selain itu, lanjut dia, dibawah ini adalah rangking kementerian yang melakukan perjalanan dinas, tapi berpotensi merugikan negara seperti:
1). Kementerian komunikasi dan informatika sebesar Rp.86.519.224.550
2). Kementerian dalam negeri sebesar Rp.4.200.692.836
3). Kementerian pemuda dan olah raga sebesar Rp.1.488.375.773
4). Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi sebesar Rp.1.304.751.688
5). Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sebesar Rp.1.015.513.484
6). Ombudman Republik Indonesia sebesar Rp.997.907.692
7). Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp.945.493.484
8). Kementerian perindustrian sebesar Rp.749.701.790
9). Kementerian pekerjaan umum dan perumahaan Rakyat sebesar Rp.379.827.540
10). Kementerian perdagangan sebesar Rp.330.143.852

“Dari gambaran diatas kami seharusnya Menteri Komunikasi dan Informatika yang dicopot dari jabatan Menteri. Karena Kementeriannya sebagai rangking satu dalam penyimpangan perjalanan dinas. Dan penyimpangan perjalanan dinas selalu terjadi setiap tahun. Ini menandakan bahwa setiap Kementerian menganggap bahwa proyek perjalanan dinas, anggaran harus dikorup. Untuk itu meminta kepada KPK agar segera membuka penyidikan atas perjalanan dinas kepada 10 Kementerian ini,” tukasnya.

Temukan juga kami di Google News.
Redaktur
Penulis