Jakarta – Banyak pihak mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam memilih dan menentukan kabinet dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK. Keterlibatan kedua lembaga itu diharapkan menghasilkan Menteri-Menteri Jokowi-JK sebagai orang-orang bersih dari kasus korupsi.
Alhasil, politisi Golkar Ali Muchtar Ngabalin mengikuti langkah Jokowi yakni dengan meneruskannya dalam mencari figur Kepala Daerah agar jauh dari kasus korupsi dan integritasnya bagus.
Hal ini dilakukan untuk menjamin calon kepala daerah yang diusung Golkar bebas dari indikasi pelanggaran hukum.
“Kami tidak segan untuk membatalkan pencalonan, karena ini bentuk komitmen Ketua Umum Partai Golkar dalam memberantas korupsi,” kata Ngabalin. Selasa (2/8/2016).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar mengaku partainya menerima laporan adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan bakal calon Kepala Daerah. Pasalnya, mereka akan diusung di wilayah Timur Indonesia, seperti Papua, dan beberapa kabupaten di Maluku.
Beberapa di antaranya terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh petahana.
“Kami ingin meminta klarifikasi langsung dari penegak hukum, termasuk KPK,” terang dia.
“Klarifikasi laporan masyarakat terhadap kader partai yang sedang kami persiapkan menjadi pimpinan di daerah. Baik gubernur, wali kota, wakil wali kota, maupun bupati,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan