Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berjanji akan melanjutkan program kementerian terkait penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
Hal itu dikatakan Wiranto seusai melakukan serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, yang dirotasi menjadi Menko Kemaritiman.
Direktur Imparsial Al Araf akan menunggu janji Wiranto yang akan menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Menkopolhukam khususnya penyelesaian pelanggaran ham masa lalu.
“Ya itu akan diuji nanti, Wiranto yang diduga mempunyai persoalan dan pelanggaran HAM di masa lampau dan sekarang menjadi Menkopolhukam apakah dia bisa nantinya menjalakan tugasnya dengan baik,” ungkap Al Araf, Jumat (29/7/2016).
Al Araf mengatakan harusnya perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Jokowi lebih memperhatikan calon-calon Menteri yang akan diangkat menjadi Menteri dan terbebas dari persoalan-pelanggaran HAM dan persoalan di masa lampau. Khususnya Wiranto yang menjadi Menko polhukam. Disisi lain juga secara etik kenegaraan dan etik politik sangat tidak tepat jika keputusan Presiden memilih Wiranto walaupun putusan di persidangan terkait kasus pelanggaran HAM dimasa lampau belum mencapai final.
“Presiden bisa memilih calon-calon Menteri yang tidak terlibat persoalan-persoalan yang menjadi sorotan publik seperti mengangkat Wiranto dan Sri Mulyani sebagai Menteri,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan