Kocok Ulang Menteri Diharapkan Percepatan Agenda Kerja Pemerintahan Jokowi

Jakarta – Pergantian Menteri Kabinet Kerja Jilid II yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diapresiasi penguatan konsolidasi dalam menjalankan program Trisakti Nawacita. Sehingga ada perubahan signifikan dalam menjalankan kinerja pemerintahan.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Yanuar Prihatin mengharapkan agar pergantian Menteri itu mampu menjamin percepatan agenda kerja pemerintahan.

“Kami menginginkan agar resfhulle ini ada perubahan cepat terutama pada sektor yang berkaitan dengan ekonomi perdagangan, pelayanan birokrasi dan manajemen pembangunan,” ujar Yanuar Prihatin, Kamis (28/7/2016).

Anggota Komisi II ini berharap pergantian menteri PAN RB dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mendapatkan perhatian khusus kedepan. Pasalnya kedua sektor tersebut seringkali terkendala miskordinasi dan miskomunikasi terhadap Komisi II. Dirinya meminta Menteri PAN dan RB Asman Abnur dapat menyelesaikan tiga agenda pokok.

“Ada tiga agenda pokok yang harus dilakukan yakni percepatan reformasi birokrasi ditingkat pusat dan daerah, perbaikan pelayanan publik diberbagai sektor dan penguatan kordinasi antar instansi,” tuturnya.

Ia menuturkan Menteri Menpan dan RB perlu mempercepat proses reformasi birokrasi yang saat ini sudah memiliki konsep, aturan dan Undang-undang yang sudah ada. Pelayanan publik yang saat ini masih dikeluhkan masyarakat sehingga perlu adanya Kordinasi antar instansi harus kuat baik ditingkat pusat maupun daerah.

“Pak Asman Abnur harus memiliki sikap konkrit secara politik untuk membuat kebijakan yang baik. Menjamin perubahan pelayanan publik serta membantu kepala daerah agar memiliki mainset reformasi birokrasi yang merupakan ujung tombak berjalannya program pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, ketua DPP PKB ini menyampaikan pesan kepada Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil harus merubah budaya kerja aparatur BPN yang dnilai lambat dan bertele-tele. Selama ini berdasarkan fakta dilapangan lemahnya kordimasi dilingkungan BPN. Serta belum respeknya kepada masyarakat tidak mampu dalam pembuatan administrasi pertanahan.

“Memastikan bahwa agenda BPN bisa sejalan dengan lebih baik, program reformasi agraria berjalan, memiliki sikap tegas serta langkah konkrit untuk membenahi aparatur BPN di segala lini. Punya keberanian seluruh cara kerja pembenahan mental pekerja BPN. Tudingan miring mafia tanah, mafia sertifikat di lingkungan BPN harus bisa dijawab dengan benar dan diselesaikan oleh menteri yang baru,” tukasnya.