by

GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katholik & GAMKI Sikapi Kondisi Papua

-Nasional-9,901 views

JAKARTA – Para pentolan organisasi besar pemuda di Indonesia mulai menyikapi kondisi Papua pasca kerusuhan.

Mereka adalah Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum DPP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketua Umum DPP Pemuda Katholik Karolin Margret Natasa dan Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik.

Dalam seruannya, mereka meminta kepada setiap komponen masyarakat Papua melalui tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah, untuk dapat saling menenangkan diri dan tidak terprovokasi oleh isu apapun, karena proses hukum terkait diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sedang berjalan.

“Meminta kepada setiap komponen masyarakat Indonesia di manapun berada untuk melihat Saudara-Saudari kita orang asli Papua sebagai sesama warga negara yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang sama walaupun berbeda suku, ras, agama, ataupun warna kulit. Diharapkan masyarakat tidak menyebarkan konten-konten negatif ataupun melakukan aksi-aksi reaktif yang dapat memanaskan situasi di Papua, Papua Barat, maupun di tempat lainnya,” paparnya.

Juga mendesak pemerintah mengungkap dan mengusut tuntas semua pelaku dan aktor intelektual dari tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya serta dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat, dan memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku, baik dari pihak aparat maupun organisasi masyarakat, dan proses hukumnya dilakukan dengan adil dan transparan.

“Pemerintah harus melakukan pendekatan dialog, persuasif, dan bukan militeristik dalam penyelesaian persoalan di Tanah Papua, dan berkomitmen mengusut tuntas berbagai pelanggaran HAM yang telah terjadi di Papua, termasuk pelanggaran HAM masa lalu, sebagai bentuk keseriusan pemerintah membangun rasa keadilan dan kesetaraan sesama anak bangsa. Aparat keamanan harus menjamin tidak adanya korban jiwa yang bertambah dalam penyelesaian konflik di Papua, termasuk konflik yang sedang terjadi di Nduga, Papua,” jelasnya.

Seruan lainnya yakni kepada pemerintah agar dibentuk Unit Kerja Khusus yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan organisasi kepemudaan dimana Unit Kerja Khusus ini bertanggungjawab melakukan pendampingan dan pembinaan kepada siswa dan mahasiswa Papua yang melanjutkan studi di luar Papua.

“Kepada pengurus daerah dan cabang GAMKI, Pemuda Katolik, GP Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah di Papua, Papua Barat, dan seluruh Indonesia untuk dapat saling berkoordinasi dengan semua stakeholder di daerah serta membangun dialog dan doa bersama agar kedamaian dapat terwujud kembali di tengah masyarakat Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.

Comment

News Feed